Unduh Aplikasi

Nico, Staf Khusus Irwandi Yusuf Diperiksa KPK

Nico, Staf Khusus Irwandi Yusuf Diperiksa KPK
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pascaterjaring operasi tangkap tangan (OTT), di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7/2018). - ANTARA/Reno Esnir

BANDA ACEH - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa staf khusus Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Johhnic Apriano alias Nico, Kamis (6/9). Selain itu, penyidik juga memeriksa satu orang dari pihak swasta yakni Farah Amalia.

"Kedua saksi telah datang memenuhi panggilan penyidik. Sekarang sedang dalam proses pemeriksaan," kata Jubir KPK Febri Diansyah.

Terhadap Johhnic Apriano, kata Febri,perlu didalami pengetahuannya tentang pelaksanaan tugas Gubernur Aceh saat itu terkait perkara yang sedang disidik saat ini.

"Sedangkan saksi dua Farah Amalia diduga merupakan teman dari saksi Fenny Steffy Burase," ungkapnya.

Ia mengungkapkan pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap saksi-saksi termasuk Fenny Steffy Burase sebelumnya tentu saja ada kaitan dengan pokok perkara dugaan korupsi yang sedang disidik saat ini, seperti mendalami dugaan peran Steffy Burase pada proyek di Aceh serta pengaruh dan kekuasaan Irwandi Yusuf terhadap proyek tersebut.

Johhnic Apriano alias Nico. Foto: Facebook

"Untuk saksi Farah Amalia yang telah dilakukan penggeledahan di rumahnya, KPK perlu menelusuri kepemilikan aset dan juga hubungan saksi dengan Steffy," ujarnya

Karena ini terkait dengan pokok perkara dugaan korupsi, maka jelas hal tersebut menjadi kewenangan sekaligus kewajiban KPK menelusuri agar terang peristiwanya.

"Perlu dipahami dalam penanganan kasus korupsi, terutama ketika menggunakan strategi follow the money KPK seringkali melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap pihak-pihak yang mungkin secara kasat mata tidak terlibat langsung dalam proyek, namun ada informasi aset atau hubungan kedekatan atau bahkan keluarga dengan tersangka yang perlu diverifikasi,” ungkapnya.

Mengacu ke Pasal 47 UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, kata Febri, gubernur dilarang membuat keputusan yang memberikan keuntungan pada diri sendiri, keluarga, kroni dan lain-lain.

“Hal inilah yang sedang ditelusuri KPK, yaitu siapa saja pihak yang diuntungkan atas kebijakan gubernur saat itu, apakah diri sendiri, keluarga, kroni atau pihak yang memiliki kedekatan dengan tersangka,” jelasnya.

HUT RI 74 - Pemkab Aceh Jaya
Idul Adha - Bank Aceh
Ubudiyah PMB 2019

Komentar

Loading...