Unduh Aplikasi

Nazir Ali Resmi Diberhentikan dari Komisioner KIP Aceh Selatan

Nazir Ali Resmi Diberhentikan dari Komisioner KIP Aceh Selatan
Nazir Ali. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia memberhentikan HM Nazir Ali dari Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan karena terbukti terlibat dalam partai politik.

Sidang putusan tersebut berlangsung di Kantor Bawaslu RI, Kamis (16/5) lalu. Dalam putusan yang dibacakan dalam sidang itu, DKPP mengabulkan semua pengaduan para pengadu dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Nazir Ali dari Komisioner KIP Aceh Selatan.

Kemudian, DKPP juga memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan. Selanjutnya, memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Baca: Nazir Ali Diberhentikan Karena Terbukti Pernah Jadi Tim Sukses AZAM

Menanggapi sidang DKPP tersebut, KPU RI telah mengeluarkan petikan keputusan terkait pemberhentian tetap atas nama Nazir Ali dari Anggota KIP Kabupaten Aceh Selatan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam surat bernomor 985/PP.06-KPt/05/KPU/V/2019, tanggal 20 Mei 2019.

Salah satu isi dalam petikan keputusan tersebut menyebutkan bahwa sejak keluarnya keputusan pemberhentian tersebut, maka Keputusan KPU nomor 406/PP.06-KPt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota KIP Aceh Selatan periode 2019-2024, sepanjang terkait dengan penetapan atas nama Nazir Ali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Keputusan KPU

Baca: BREAKING NEWS: DKPP Berhentikan Nazir Ali dari Komisioner KIP Aceh Selatan

Diberitakan media ini sebelumnya, pemecatan Nazir Ali sebagai Anggota KIP Aceh Selatan itu karena berdasarkan bukti-bukti yang ada, DKPP melihat yang bersangkutan terbukti pernah menjadi tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan, H Azwir - Tgk Amran (AZAM) pada Pilkada 2018 lalu.

Berdasarkan keputusan yang dibacakan ketua majelis hakim DKPP, Prof Harjono, menyebutkan keterlibatan Nazir sebagai tim sukses itu dapat menimbulkan prasangka keberpihakan yang menyebabkan kepercayaan dan kehormatan penyelenggara pemilu menurun.

"Terlebih teradu (Nazir Ali) masih berstatus sebagai tim kampanye dalam tahapan proses pemilihan masih berlangsung, yang secara kebetulan juga beriringan dengan proses seleksi anggota KIP Aceh Selatan," ujar Prof Harjono.

Baca: Diduga Terlibat Parpol, Komisioner KIP Aceh Selatan Dilaporkan ke DKPP

Secara etik, lanjut majelis hakim, seorang penyelenggara pemilu tidak dibolehkan jika memilki hubungan persaudaraan atau keluarga dengan calon peserta pemilu dan tim kampanye.

Seharusnya, penyelenggara pemilu terbebas dari partisan untuk mencegah timbulnya ketidakpercayaan publik terhadap pelaksana pemilihan umum.

"Berdasarkan hal tersebut, dari aduan pengadu meyakinkan DKPP, bahwa Nazir Ali terbukti melanggar pasal 6 ayat 2 huruf b jo pasal 8 huruf a dan b peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan prilaku penyelenggara pemilu," katanya kala itu.

Komentar

Loading...