Unduh Aplikasi

MENGUNGKAP KORUPSI BPKS (VII)

Nasruddin Daud: PL Proyek Dermaga Sabang 2011 Disepakati di Hotel Borobudur

Nasruddin Daud: PL Proyek Dermaga Sabang 2011 Disepakati di Hotel Borobudur
Putusan Ruslan Abdul Gani

JUMAT 13 April 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan penyidikan baru terhadap korporasi sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi. Setelah melakukan proses pengumpulan informasi dan data, termasuk permintaan keterangan pada semua pihak, dan terpenuhi bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka PT. Nindya Karya (PT NK) dan PT. Tuah Sejati(PT TS).

Kedua korporasi diproses dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang (BPKS) yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011. Penyidikan terhadap korporasi ini sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dengan para tersangka sebelumnya antara lain Heru Sulakso (Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operasion), Ruslan Abdul Gani (Mantan Kepala BPKS Tahun 2010-2011), dan Ramadhany Ismy (Mantan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK).

Baca: Irwandi Usulkan Persetujuan Izin Prinsip PL BPKS kepada Menteri Keuangan

Fantastis, dari total nilai proyek sekitar 793 miliar (APBN TA 2006-2011), KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 313 miliar dalam pelaksaan proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang, dimana dugaan penyimpangan secara umum berupa: Penunjukan Langsung (PL), Nindya Sejati JO sejak awal telah diarahkan sebagai pemenang, rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga (mark up), pekerjaan utama di-subkon-kan kepada PT. Budi Perkasa Alam (PT BPA).

Berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Nomor: 59/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST atas Terdakwa Ruslan Abdul Gani (Kepala tahun 2010 – tahun 2011), beberapa keterangan saksi dapat menjadi petunjuk dugaan awal siapa-siapa aktor yang terlibat dalam penentuan metode pelelangan yakni metode penunjukkan langsung. Bahwa saksi Heru Sulaksosno mengetahui ada pertemuan di Hotel Borobudur pada Tahun 2010.

Bahwa terkait pertemuan di Hotel Borobudur tersebut saksi diberitahu oleh Sabir Said (Staf Proyek/Pelaksana pada PT NK) bahwa ada undangan dari Gubernur Aceh, atas informasi dari Sabir Said tersebut saksi menghubungi Zainuddin Hamid dan Teuku Saiful Ahmad tetapi saksi tidak boleh ikut dalam pertemuan tersebut sedangkan dari pihak PT TS yang diperbolehkan ikut dalam pertemuan tersebut adalah Zainuddin Hamid. Bahwa yang hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur tersebut adalah Irwandi Yusuf, Teuku Saiful Ahmad, Puddu Razak, Nasruddin Daud, Ananta Sofwan dan Ramadhani Ismy. 

Selain itu keterangan saksi lain Ir Nasruddin Daud (Mantan Plt Kepala BPKS tahun 2010), bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Plt Kepala BPKS, saksi mengikuti pertemuan di Hotel Borobudur yang diinisiasi oleh Teuku Saiful Ahmad, dihadiri Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Teuku Saiful Ahmad, Puddu Razak, Sofyan Daud yang membicarakan mengenai Proyek Dermaga Sabang. Dimana dalam pertemuan itu saksi berbeda pendapat dengan Teuku Saiful Ahmad terkait masalah penggunaan metode pelelangan umum atau dengan PL. bahwa saksi mentakan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk proyek Dermaga Sabang tahun 2011 dilaksanakan dengan Penunjukan langsung. Saksi juga mengatakan bahwa pada waktu itu Irwandi Yusuf mengarahkan agar proses Penunjukan langsung dipercepat karena keterbatasan waktu. 

Senada dengan Nasruddin saksi Ramadhani Ismy membenarkan keterangan BAP tanggal 11 Februari 2016 halaman 14 nomor 20 alinea terakhir pada pokoknya sebagai berikut: “Dapat saya tambahkan bahwa setelah DIPA terbit (untuk TA 2011) sdr. Ruslan Abdul Gani meminta persetujuan izin melakukan pelelangan dasi dewan Kawasan Sabang (yang diketuai oleh Gubernur Aceh) seperti yang tercantum dalam DKS. Dan sepengatahuan saya bahwa terdapat surat dari Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf) yang isinya menyetujui perihal penggunaan metode Penunjukan Langsung yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan dermaga bongkar Sabang lanjutan TA 2011. 

Dipihak lain saksi Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh Tahun 2007 – Tahun 2012) dalam keterangannya menyatakan bahwa tidak pernah memberi arahan kepada ULP mengenai metode lelang yang akan dilaksanakan untuk proyek pembangunan dermaga Sabang tahun 2011. Bahwa saksi hanya memberikan arahan agar proses lelang dilaksannakan dengan efektif, efisien dan cepat selesai. Saksi juga baru mengetahui kalau pemenang kontrak pembangunan dermaga Sabang adalah konsorsium Nindya Sejati JO setelah menjadi masalah di KPK. 

Dalam hal pertemuan di Hotel Borobudur Irwandi Yusuf meyatakan bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan untuk mencari titik temu karena adanya pertentangan antara Plt Kepala BPKS Nasruddin Daud dengan Teuku Saiful Ahmad mengenai pelaksaan tender atau lelang proyek pembangunan Dermaga Sabang. Dimana Teuku Saiful Ahmad berpendapat bahwa boleh dilakukan PL, tetapi Nasruddin Daud berpendapat bahwa mekanisme PL tidak dapat dilaksanakan, karena tidak ada titik temu akhirnya saksi diminta untuk menegahi perbedaan pendapat tersebut.

Dalam pertemuan tersebut saksi menginginkan proyek dilelang, akan tetapi Teuku Saiful Ahmad (mantan Kepala BPKS) mengatakan tidak bisa dan harus dilakukan PL karena proyek pembangunan Dermaga Sabang secara teknis merupakan satu kesatuan konstruksi. Saksi juga menyampaiakan bahwa pada prinsipnya apa yang diperbolehkan jangan dilarang, dan apa yang dilarang jangan dilakukan. Menurut Irwandi Yusuf yang hadir di Hotel Borobudur diantaranya T Saiful Ahmad (Mantan Kepala BPKS), Nasruddin Daud (Plt Kepala BPKS), Zaiunuddin Hamid (Dirut PT TS). Heru Laksono (PT NK) dan beberapa orang lain yang saksi tidak kenal. 

Guna untuk membuktikan dakwaannya dalam perkara Terdakwa Ruslan Abdul Gani, selain Ahli dan Saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat antara lain Surat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang kepada Menteri Keuangan RI c/q Dirjen Anggaran Nomor: 602.1/11870, perihal: Permohonan Izin Prinsip Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan Dermaga CT-3 tanggal 29 Maret 2009 (seharusnya tahun 2010) serta Surat Gubenrur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor: 602.1/16850 Tanggal 27 April 2010 Perihal:Permohonan Izin Prinsip Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan Dermaga CT-3. Serta Surat Nomor 552-3/BPKS-KPA/21 tanggal 11 Maret 2011 perihal Persetujuan Penunjukkan Langsung pekerjaan pembangunan dermaga bongkar (lanjutan) yang ditandatamgani oleh Sdr. Ruslan abdul Gani selaku Kepala BPKS ditujukan kepada PPK Prasarana dan Prasarana Pelabuhan,

Sesuai dengan Perpres no 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah pasal 6 huruf c “Bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat’. Serta pasal 17 ayat (2) huruf a bahwa yang menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa adalah tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan. Dengan demikian jelas para pihak melakukan intervensi dalam proses pelelangan Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar CT-3 Sabang yang mana metode pelelangan dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...