Unduh Aplikasi

Nasib KPK di Tangan Jokowi

Nasib KPK di Tangan Jokowi
ilustrasi: teepublic

PRESIDEN Joko Widodo perlu bersikap tegas untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Rancangan revisi ini diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden Jokowi.

Jika kelak usulan itu diterima, maka akan ada sejumlah kewenangan KPK yang dikebiri. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini.

KPK masih menjadi tumpuan harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Kinerja penanganan kasus korupsi oleh komisi antirasuah itu lebih jelas dan berdampak. Apalagi di saat yang sama, dua lembaga penegakan hukum yang ada sebelumnya sering tak bekerja maksimal. 

Meski terkadang, dalam proses hukum, para koruptor yang divonis juga tak berhenti berlaku korup dan sering kali bebas berkeliaran dari penjara setelah “main mata” dengan petugas di kementerian kehakiman. Namun tetap saja masyarakat merasa puas dan percaya bahwa KPK masih bisa menjadi lembaga terpercaya.

Kabar revisi ini pun dilakukan diam-diam. Saat publik disodori polemik tentang pemilihan calon bermasalah komisioner KPK, saat itu pula DPR menyetujui revisi undang-undang yang sempat tertunda dalam beberapa tahun belakangan. Saat publik mencermati sosok bermasalah yang diloloskan oleh tim seleksi calon komisioner KPK, saat itu pula aturan yang akan mengebiri peran KPK ini diloloskan dari gedung dewan.

Jika revisi ini disetujui oleh Presiden Jokowi, KPK hanyalah bagian dari eksekutif. Dan ini jelas melemahkan peran KPK. Belum lagi ada aturan tentang status pegawai KPK yang harus berasal dari aparatur sipil negara hingga keberadaan dewan pengawas yang merumitkan pengungkapan kasus korupsi oleh lembaga itu.

Kekhususan yang selama ini melekat pada lembaga itu juga bakal dilucuti. Penuntutan perkara korupsi, misalnya, harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan pun dihilangkan. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara juga bakal dihilangkan.

Tindakan DPR yang berupaya mengebiri KPK ini tentu tidak masuk akal dan harus ditolak. Apalagi DPR juga tengah membahas revisi Undang-Undang KUHP yang menghilangkan kekhususan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar kerja KPK.

Presiden Jokowi jangan membuka celah pelemahan peran KPK yang semakin hari semakin dirasakan perannya. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Dan orang-orang yang bekerja memberantasnya harus mendapatkan perlindungan dan segala kemudahan untuk bekerja. Jangan sampai keinginan segelintir orang di DPR malah membuat korupsi menjadi lebih subur di negeri ini.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...