Hasanudin
Unduh Aplikasi

Mukim di Aceh Utara Perjuangkan Hutan Adat

Mukim di Aceh Utara Perjuangkan Hutan Adat
Forum Mukim Aceh Utara saat mengikuti sosialisasi perhutanan sosial di Hotel Lido Graha Lhokseumawe. Foto: Ist

ACEH UTARA - Forum Mukim di Aceh Utara akan mengajukan hak atas pengelolaan hutan adat di Aceh Utara. Hal tersebut mencuat dalam kegiatan Sosialisasi Perhutanan Sosial yang digagas oleh sejumlah lembaga lingkungan, di Hotel Lido Graha, Lhokseumawe, Sabtu (12/5).

“Kita berkeinginan agar di Aceh Utara segera ada hutan ulayat yang dikelola secara adat oleh masyarakat setempat,” ujar Ketua Forum Mukim Aceh Utara, Ismail kepada AJNN.

Sebagai tindak lanjut, kata Ismail, pihaknya berencana segera menyusun dokumen kelengkapan untuk mengajukan izin pengelolaa hutan adat alam skema perhutanan sosial kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Jumlah kemukiman sesuai qanun di Aceh Utara mencapai 76 kemukiman. Untuk wilayah mukim yang memiliki kawasan hutan ada delapan. Untuk tahap awal kami coba ajukan minimal untuk dua wilayah kemukiman dulu, di Cot Girek dan Sawang,” ungkapnya.

Sementara itu, aktivis lingkungan dari LSM Bytra Aceh Muhadi Bukhari mengatakan, pihaknya akan membantu memfasilitasi upaya para mukim jika dibutuhkan.

“Acara ini kami gagas untuk membangun kesepahaman bersama terkait konsep perhutanan sosial. Kita akan bersedia membantu para mukim dalam menyusun peta wilayah, profil kemukiman dan persyaratan lainnya agar bisa diajukan ke pihak kementerian,” sebutnya.

Wacana hutan adat sangat penting dalam menjaga eksistensi kehidupan masyarakat adat di Aceh sekaligus menjadi role model pemberdayaan masyarakat lokal agar lebih sejahtera.

“Di banyak tempat, hutan adat dikelola sedemikian rupa seperti sebagai lokasi wisata, wahana pendidikan, penelitian serta pemanfaatan hasil hutan. Dampaknya bisa mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan” kata Muhadi.

Acara tersebut turut didukung oleh sejumlah lembaga lainnya seperti Walhi Aceh, Forum DAS Krueng Peusangan (FDKP), Balai Syura Ureung Inong Aceh dan Forum SRJS.

Adi Maros

Komentar

Loading...