Unduh Aplikasi

MPU Tak Diminta Pertimbangan Soal Hukum Cambuk dalam Lapas

MPU Tak Diminta Pertimbangan Soal Hukum Cambuk dalam Lapas
Foto: Antara

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018, tentang pelaksanaan hukum acara Jinayat, atau cambuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Ketua Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Aceh yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali mengatakan, eksekutif belum meminta pertimbangan MPU terkait Pergub Aceh tentang pelaksanaan hukuman cambuk tersebut, sehingga sampai saat ini MPU belum memberikan pertimbangan.

"Tidak pernah meminta pertimbangan kepada MPU, sebagaimana amanah pada qanun tentang tata cara penyampaian pendapat MPU kepada eksekutif dan legislatif," kata Faisal Ali kepada AJNN, Jum'at 13/4).

Kata Lem Faisal--sapaan Faisal Ali, mereka di MPU tidak pernah menerima surat permintaan pertimbangan, tetapi gubernur hanya menyampaikan rencana yang sudah menjadi sebuah keputusan yaitu Pergub tersebut.

"Sudah ada Pergub, sudah siap semuanya baru disampaikan, bukan diminta pertimbangan," ujarnya.

Faisal mengakui, memang ada pertemuan dengan gubernur sebelumnya, tetapi bukan dalam konteks pergub cambuk tersebut, melainkan persoalan lainnya.

Lanjut Lem Faisal, kalau ada pengakuan bahwa sudah pernah dikonsultasikan dengan MPU itu tidak benar,kerena MPU pasti melaksanakan rapat pimpinan jika ada konsultasi terkait masalah seperti itu.

"Kalau dikonsultasikan masalah seperti itu pasti ad Rapim. Dan kita berikan pertimbangan tertulis, tidak boleh disampaikan secara lisan, itu tidak ada," pungkasnya.

Selain itu, Faisal menilai, hukuman cambuk di dalam lapas tidak tepat (bukan dalam konteks hukum), tetapi karena belum diberikannya pemahaman yang maksimal dan utuh kepada masyarakat terkait kekurangan dilakukan ditempat umum selama ini, serta apa tujuan yang ingin dicapai bila dipindahkan ke dalam penjara.

Dan, Faisal juga belum bisa mengatakan Pergub cambuk didalam lapas itu salah atau tidak, karena kemungkinan ada sisi baiknya juga dari peraturan tersebut.

"Memang belum tentu ini sesuatu yang tidak baik, bisa mungkin lebih baik," imbuhnya.

Namun, menurut Faisal, ini persoalan merubah kebiasaan yang sudah ada, untuk itu perlu memberikan pengertian kepada maysarakat, sehingga tidak heboh seperti sekarang ini.

Komentar

Loading...