Unduh Aplikasi

Mobil Dinas Baru Bupati Abdya Dibeli dengan Mekanisme PL, Riad Horem: Dilarang

Mobil Dinas Baru Bupati Abdya Dibeli dengan Mekanisme PL, Riad Horem: Dilarang
Mobil dinas baru Bupati Abdya. Foto: Ist

ACEH BARAT DAYA - Anggaran sebesar Rp 1,018 miliar digelontorkan untuk pembelian kendaraan dinas baru untuk operasional Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim. Pembelian mobil merk Nissan Elgrand itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (ABPK) Abdya tahun anggaran 2019.

Informasinya, pengadaan kendaraan dinas baru Bupati Abdya ini dilakukan tidak melalui proses lelang, melainkan melalui mekanisme penunjukkan langsung (PL).

Dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut, Riad Horem, Praktisi PBJ Pekerjaan Konstruksi dan Team Konsultasi Pekerjaan Konstruksi pada LKPP-RI mengatakan pengadaan kenderaan dinas pimpinan daerah yang anggarannya mencapai Rp 1 miliar lebih, dengan mekanisme PL tidak diperbolehkan dalam aturan.

“Tindakan tersebut dilarang,“ kata Riad Horem melalui pesan singkat WhatsApp kepada AJNN, Minggu (21/7) malam.

Baca: Rp 1,018 Miliar Digelontorkan untuk Mobil Dinas Baru Bupati Abdya

Menurut mantan Direktur Penyelesaian Sanggah dan Monitoring Evaluasi LKPP RI ini, pengadaan barang dan jasa tersebut bisa saja dilakukan melalui mekanisme PL.

Namun, dalam kondisi dan tergantung urgensinya apakah pengadaan tersebut dirasa sangat mendesak serta tidak ada lagi pilihan penyedia barang dan jasa yang lain di daerah tersebut.

“PL itu (untuk keadaan) mendesak atau penyedianya hanya satu,“ pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah Abdya, Thamrin, sempat membantah terkait informasi yang menyebutkan bahwa pembelian mobil dinas baru milik Bupati Abdya tersebut dilakukan dengan cara penunjukkan langsung.

“Tenderlah, manapula tidak tender. Mana berani kita tidak tender,“ katanya melalui sambugan telepon.

Baca: PPK Sebut Pengadaan Mobil Melalui PL, Sekda Abdya Bersikukuh Melalui Tender

Lebih lanjut, Thamrin menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan terkait pembelian mobil dinas baru untuk operasional bupati ini, karena mobil dinas yang lama sudah lima tahun digunakan, sehingga dianggap perlu untuk dilakukan pembelian mobil dinas yang baru.

“Mobil yang disana kan sudah lima tahun, kan kalau sudah lima tahun kan sudah bisa beli yang lain,“ ujarnya.

Namun, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Setdakab Abdya, Teuku Indra, mengatakan pembelian mobil dinas tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung, karena kebutuhannya mobil jenis Nissan Elgrand. Namun, jika pengadaan kendaraan umum lainnya bisa dilakukan melalui lelang terbuka.

“Benar, mobil itu dibeli seharga Rp1,018 miliar menggunakan APBK tahun 2019,” kata Teuku Indra.

Baca: Sufrijal Yusuf: Pembelian Mobil Baru Bupati Abdya Tidak Bisa Melalui PL

Berdasarkan penelusuran AJNN, di laman lpse.acehbaratdayakab.go.id pengadaan kenderaan dinas baru milik bupati ini dilakukan melalui mekanisme penunjukkan langsung atau non tender dengan nilai pagu paket Rp 1.065 miliar dengan sumber anggaran APBK Abdya tahun anggaran 2019.

Paket non tender dengan nama tender Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional Pimpinan Daerah ini dimenangkan oleh peserta tunggal, yakni PT Wahana Wirawan yang beralamat di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dengan HPS Rp 1.018 miliar.

HUT AJNN 6th - Pemko Sabang
HUT AJNN 6th - Hendri Yono
HUT AJNN 6th - JSI
HUT AJNN 6th - Disbudpar Banda Aceh
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...