Unduh Aplikasi

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilkada Aceh Selatan

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilkada Aceh Selatan
ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan nomor urut 5 H T Sama Indra SH - Drs H Harmaini M Si, melalui kuasa hukumnya Sulthan Muhammad Yus secara resmi telah melayangkan gugatan sengketa hasil Pilkada Aceh Selatan 2018 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana perkara dengan nomor 66/PHP.BUP-XVI-2018, dilaksankan Kamis (26/7) di Jakarta.

"Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan," ungkap Sulthan melalui keterangan tertulisnya kepada AJNN, Jumat (27/7).

Menurut Sulthan, gugatan yang dilayangkan dalam sengketa pilkada itu merupakan hak konstitusional yang melekat pada H T Sama Indra SH - Drs H Harmaini M Si sebagai pasangan calon di Pilkada Aceh Selatan. Gugatan ini sebagai respon kongkrit TS untuk tidak ikut serta mendiamkan dugaan kecurangan yang terjadi di Aceh Selatan.

"Jika tidak dilakukan maka Pasangan Putih bisa dipersepsikan ikut andil dalam melestarikan kejahatan atas demokrasi," kata Direktur Wain Advisory Indonesia ini.

Sementara itu, terkait adanya asumsi dan selentingan miring yang berkembang di masyarakat bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk kekecewaan Pasangan Putih akibat tidak dapat menerima kekalahan, ia tidak terlalu mempersoalkan hal itu. Bahkan ia mempersilahkan kepada pihak yang ingin membuktikan, untuk datang melihat bahwa politik uang telah terjadi dan menghancurkan peran edukasi politik serta menciderai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilukada.

"Tapi masyarakat Aceh Selatan tau betul fakta yang terjadi bahwa Pasangan Putih dikalahkan dengan cara-cara yang inkonstitusional," ujarnya.

Selain itu, pihaknya berharap MK sebagai lembaga Negara yang mengawal konstitusi untuk menjamin terwujudnya keadilan substansial, bisa mengenyampingkan ketentuan persentase selisih suara.

"Perlu diingat bahwa dalam negara hukum tidak ada yang boleh diuntungkan dengan cara-cara yang melanggar hukum itu sendiri,"kata Sulthan.

Kemudian kata Sulthan, prosedur yang ditempuh pihaknya memang disediakan Negara serta dilindungi peraturan perundang-undangan. Ia menghimbau agar seluruh elemen masyarakat tetap menjaga kondusifitas, terkhusus bagi 37.608 rakyat Aceh Selatan yang telah mempercayakan hak politiknya pada Pasangan Putih.

"Kami berharap rakyat Aceh selatan tidak reaktif dan menanggapi berlebihan proses gugatan ini," pungkasnya.

Komentar

Loading...