Unduh Aplikasi

TANGGAPI VONIS IRWANDI

Miswar Fuady: Putusan Hakim Tak Berlandaskan Fakta Persidangan

Miswar Fuady: Putusan Hakim Tak Berlandaskan Fakta Persidangan
Sekjen PNA Miswar Fuadi. Foto: Tommy

BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal Partai Nanggroe Aceh (PNA), Miswar Fuady menilai majelis hakim dalam keputusannya terhadap kasus Irwandi Yusuf tidak menjadikan fakta persidangan sebagai landasan utama, bahkan telah mengabaikan rasa keadilan.

"Majelis hakim tidak menjadikan fakta persidangan sebagai landasan utama untuk memutus perkara Bapak Irwandi Yusuf, sehingga mengabaikan rasa keadilan," kata Miswar Fuady kepada AJNN, Selasa (9/4).

Tak hanya hakim, menurut Miswar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan dalam pengajuan tuntutannya juga dinilai mengabaikan fakta persidangan, terutama keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh JPU sendiri.

Baca: Terbukti Terima Suap dan Gratifikasi, Irwandi Yusuf Divonis Tujuh Tahun Bui

"JPU sebelumnya juga mengajukan tuntutan dengan mengabaikan fakta persidangan, terutama keterangan para saksi yang dihadirkan sendiri oleh penuntut umum," ujarnya.

"Majelis Hakim, kita lihat pada akhirnya hanya memenuhi hasrat KPK saja, yaitu untuk menghukum Irwandi Yusuf," imbuh Miswar.

Kemudian, mengenai upaya hukum lanjutan, kata Miswar, pihaknya saat ini masih mendiskusikan apakah nantinya akan melakukan banding atau tidak.

Dalam kesempatan ini, Miswar mengajak seluruh pengurus, kader, dan simpatisan PNA serta seluruh masyarakat Aceh untuk terus mendo'akan Irwandi Yusuf sebagai dukungan moril.

"Bagaimanapun juga, Bapak Irwandi Yusuf adalah Gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat dan telah berjasa dalam membangun Aceh," tutur Miswar.

Selain itu, dirinya juga meminta secara khusus kepasa pengurus maupun kader PNA seluruh Aceh, untuk tetap solid dan terus bekerja guna memenangkan PNA dalam Pileg yang tinggal sepekan lagi ini.

Baca: Hakim Beberkan Rincian Uang Irwandi untuk Steffy Burase

"Cara terbaik untuk meneruskan perjuangan Bapak Irwandi Yususf dalam mewujudkan Aceh Hebat adalah dengan mengirimkan wakil PNA sebanyak-banyaknya ke DPRA dan DPRK di seluruh Aceh," pungkas mantan aktivis anti korupsi itu.

Sebelumnya, Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Irwandi dinyatakan hakim bersalah menerima suap dan gratifikasi.

"Menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, dan menerima gratifikasi berkala," kata ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).

Hakim menyebut Irwandi terbukti menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang tersebut diberikan agar Irwandi Yusuf menyetujui program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...