Unduh Aplikasi

Menyasar Dalang Galian Pulo Aceh

Menyasar Dalang Galian Pulo Aceh
Ilustrasi: Mimesis Law

LANGKAH Kepolisian Daerah Aceh memeriksa sejumlah pejabat di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang layak diapresiasi. Mereka dipanggil terkait kasus yang membelit PT Utama Sejahtera Manikam (PT USM). 10 pejabat BPKS harus menjalani pemeriksaan terkait dugaan penggunaan material tanpa izin, termasuk Kepala BPKS, Sayed Fadhil.

Polisi juga memeriksa pemilik lokasi, pegawai negeri di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta karyawan PT PT USM. Sebelumnya, penyidik menetapkan AR, Direktur PT USM, sebagai tersangka dalam kasus pengambilan material untuk membangun jalan di Pulo Aceh, Aceh Besar. Proyek ini bersumber dari anggaran di BPKS.

Bagi banyak kontraktor yang biasa bermain di proyek pembangunan jalan, pekerjaan ini memberikan keuntungan yang besar. Salah satunya adalah karena mereka bisa menggunakan material yang diambil secara ilegal. Aturan dengan tegas melarang hal ini. Namun tetap saja banyak pihak yang mengakali prosedur ini untuk mengambil keuntungan besar, baik dari pihak penyedia anggaran ataupun dari pelaksana.

Penambangan secara ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara. Tindakan ini juga merusak lingkungan. Tebing-tebing bukit yang curam sangat rawan longsor yang membahayakan pekerja dan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah galian. Hal ini juga berdampak pada berkurangnya debit air permukaan dan hilangnya mata air.

Kejahatan yang sama juga terjadi di Aceh Tengah. Saat ini, kasusnya telah dilimpahkan ke pengadilan. Adalah PT Cipuga yang melanggar aturan karena mengambil material galian di kawasan lindung di Sungai Sampe Dalam, Kecamatan Linge, Aceh Tengah.

Proyek senilai Rp 325 miliar ini dilaksanakan bersama oleh Cipuga dan PT Nindya Karya. Polisi memeriksa sedikitnya 29 orang yang diduga terlibat. Mereka jerat dengan Undang-Undang Minerba dengan ancaman lima tahun dan Undang-Undang Lingkungan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara serta denda Rp 10 miliar.

Media ini berharap pemeriksaan atas dugaan pelanggaran di Pulo Aceh tidak hanya menyasar orang-orang yang berada di level bawah. Ini adalah korupsi kebijakan yang melibatkan orang-orang penting dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dengan maraknya bencana belakangan ini, tak sepantasnya jika polisi melepaskan orang yang paling bertanggung jawab dari jerat hukum.

Komentar

Loading...