Unduh Aplikasi

Menghitung Bintang di DIPA BPKS

Menghitung Bintang di DIPA BPKS
DIPA BPKS 2019. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberi bintang terhadap 34 kegiatan yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, tahun anggaran 2019.

Anggaran yang dibintang artinya diblokir, sehingga anggaran atau kegiatan itu tidak bisa dikerjakan atau digunakan sebelum bintang itu dicabut. Biasanya, munculnya bintang tersebut karena ketidaklengkapan administrasi dari kegiatan yang disusun. Bintang itu bisa dicabut apabila manajemen BPKS mengklarifikasi atau melakukan pengurusan ke Kementerian Keuangan.

Dalam DIPA 2019 yang diterima AJNN, BPKS di bawah kepemimpinan Plt Ketua Razuardi mengelola anggaran mencapai Rp 221 miliar lebih. Sayangnya, dari total anggaran tersebut, Rp 54 ,2 miliar lebih anggaran harus diberi bintang oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Dalam DIPA tersebut juga tertera honor yang diterima mulai dari Kepala BPKS hingga Port Security Office. Untuk Kepala BPKS, satu bulan menerima honor mencapai Rp 22,8 juta, Wakil Kepala BPKS Rp 18,9 juta, Deputi Rp 15,1 juta, Kepala Biro Rp 13,5 juta, Direktur Rp 13,5 jua, Inspektur Rp 13,5 juta, Kepala Unit Pelayanan Satu Pintu Rp 13,1 juta, Kepala Unit Manajemen Pelabuhan Rp 13,1 juta, Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Rp 13,2 juta, Kepala Unit Pelaksana Pulo Aceh Rp 13,1 juta, Kepala Perwakilan Rp 13,1 juta.

DIPA BPKS 2019. Foto: Dok AJNN

Selanjutnya, Tenaga Ahli Rp 11,8 juta, Kepala Bagian Rp 9 juta, Kepala Sub Direktorat Rp 9 juta, Pejabat Fungsional Auditor Rp 9 juta, Kepala Sub Bagian Rp 8 juta, Kepala Satuan Pengamanan Rp 8,3 juta, Staf Operasional 5 Rp 6,4 juta, Staf Operasional 4 Rp 5,8 juta, Staf Operasional 3 Rp 5,8 juta, Staf Operasional 2 Rp 5,2 juta, Staf Operasional 1 Rp 4,6 juta, Supir Rp 3,4 juta, Satpam Rp 3,1 juta, Staf Asistensi Teknis Rp 5,5 juta, Port Security Comitee Rp 950 ribu, dan Port Security Office 650 ribu.

Kemudian, Ketua Dewan Kawasan Sabang Rp 9,5 juta, Anggota Dewan Kawasan Sabang Rp 7,5 juta, Kepala Sekretaris Dewan Kawasan Sabang Rp 400 ribu, Ketua Dewan Pengawas Rp 8,6 juta, Anggota Kawasan Sabang Rp 7,7 juta, dan Sekretarus Dewan Pengawas Rp 3,2 juta.

DIPA BPKS 2019. Foto: Dok AJNN

Honor yang diterima setiap bulan tersebut belum termasuk Tunjangan Hari Raya (THR). Sehingga total anggaran untuk operasional dan pemeliharaan kantor yang tertera dalam DIPA BPKS 2019 mencapai Rp 35 miliar lebih.

Penelusuran AJNN di DIPA 2019 BPKS, berikut 34 kegiatan yang dibintang oleh Kementerian Keuangan.

1. Penyusunan rencana kerja, program dan tata kelola anggaran dengan pagu anggaran Rp 521 juta
2. Bimbingan/pelatihan teknis penyusunan rencana kerja, program dan tata kelola anggaran Rp 134 juta
3. Bimbingan/pelatihan teknis sistem informasi dan komunikasi Rp 104 juta
4. Penyelenggaran dan koordinasi bidang hukum Rp 175 juta
5. Bimtek pengembangan bidang hukum Rp 63 juta
6. Penyelenggaraan dan koordinasi bidang kehumasan Rp 310 juta
7. Pendidikan dan pelatihan Rp 477 juta
8. Penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan keuangan/perbendaharaan dan verifkasi Rp 503 juta
9. Pengelolaan SAI dan SABMN Rp 216 juta
10. Pelaksanaan pengawasan internal keuangan Rp 381 juta
11. Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kinerja kelembagaan Rp 216 juta
12. Kajian kelayakan Teluk Sabang Rp 350 juta.
13. Perencanaan pembangunan Arsip dan data informasi Rp 273 juta
14. Perencanaan Revitalisasi Gudang Pelabuhan CT-1 Rp 323 Juta
15. Pembebasan lahan untuk pembangunan dan revitalisasi pelabuhan penyeberangan nasional Balohan Rp 23 miliar
16. Pelaksanaan Sabang Fair Rp 444 juta
17. Pelaksanaan Aceh Expo Rp 129 juta
18. Pelaksanaan Deep Extreme Rp 146 juta
19. Misi Promosi dan kerja sama Rp 2,6 miliar
20. Pembuatan bahan pendukung promosi kawasan Rp 737 juta
21. Sabang Marine Festival Rp 1 miliar
22. IMT - GT Business Forum Rp 299 juta
23. Business Forum Asia Cruise Assosiation Rp 264 juta
24. Forum investasi Rp 256 juta
25. Pembuatan sertifikat tanah Rp 300 juta
26. Pengamanan sset BPKS Rp 200 juta
27. Honor tim optimalisasi pengamanan dan penyelesaian aset BPKS Rp 72 juta
28. Sosialisasi pemanfaatan dan pengamanan aset BPKS Rp 69 juta
29. Pelatihan dan seminar tentang museum Rp 79 juta
30. Pelatihan tentang aset Rp 46 juta
31. Bimbingan/pelatihan teknis perizinan PTSP Rp 104 juta
32. Sosialisasi penyelenggaraan angka pengenal impor Rp 68 juta
33. Kegiatan Koordinasi PSC/PSO ISPS Code Rp 26 juta
34. Operasional dan peningkatan layanan pelabuhan Rp 7 juta

Komentar

Loading...