Unduh Aplikasi

Mendagri Sebut Pembatalan Qanun Bendera Aceh Lewat Menkopolhukam

Mendagri Sebut Pembatalan Qanun Bendera Aceh Lewat Menkopolhukam
Foto: Detik.com

JAKARTA -- Pemerintah Aceh dan DPR Aceh mengaku belum menerima salinan dan administrasi surat Mendagri perihal Pembatalan Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh. Mengenai hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantahnya.

Baca: Pemerintah Aceh dan DPRA Tak Pernah Terima Surat Mendagri

Tjahjo menganggap tidak mungkin kalau DPRA tidak mengetahui soal pembatalan tersebut. Apalagi ia menyebut kalau keputusan itu dilakukan dalam rapat Menkopolhukam.

"Ya nggak mungkin (enggak tahu). Setahu saya diputuskan di dalam rapat Menkopolhukam," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Ketika ditanyakan lebih lanjut, Tjahjo tidak menjelaskan lebih dalam. Ia pun enggan menjawab soal alasan pembatalan tersebut.

Ramainya pembicaran media sosial yang beredar di kalangan masyarakat Aceh, mengenai beredarnya kabar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara sepihak telah membatalkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, menimbulkan polemik di kalangan warga.

Hal tersebut terjadi dalam beberapa waktu terakhir di media sosial, baik grup WhatsApp, Facebook dan media sosial lainnya yang menyebut adanya Surat pembatalan Qanun Aceh dalam surat Kemendagri RI Nomor: 188.34/2723/SJ tertanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani langsung Mendagri Tjahjo Kumolo dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.

Meski kebenaran tersebut masih dipertanyakan karena baru beredar saat ini, persoalan tersebut direspon Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang menggelar rapat koordinasi di Banda Aceh pada Senin (5/8/2019).

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam kurun waktu beberapa hari ini, Aceh dihebohkan dengan beredarnya salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bernomor 188.34–4791 tahun 2016 tentang pembatalan beberapa ketentuan dari Qanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Namun, surat itu sendiri masih ditelusuri tingkat keabsahannya, apakah SK tersebut benar dikeluarkan langsung oleh Mendagri atau tidak.

Pasalnya, hingga hari ini, Pemerintah Aceh beserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak pernah menerima surat tersebut baik secara fisik maupun administrasi dari kementerian.

Menyikapi beredarnya salinan surat tersebut, Komisi I DPRA melakukan pertemuan dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah guna membahas keabsahan dan klarifikasi SK itu ke Mendagri. di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRA, Senin (5/8).

Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage secera tegas mengatakan, setelah dilakukan pengecekan melalui Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Bidang Hukum sekretariat DPRA. Ternyata memang surat tersebut tidak pernah masuk dan diterima pihaknya.

"Saya tidak pernah menerima surat itu, saya juga cek ke Sekwan dan ke Bdang Hukum. Memang tidak pernah menerima surat tersebut secara resmi," kata Azhari.

Hal senada juga disampaikan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengaku bahwa sejauh ini Pemerintah Aceh juga tidak pernah menerima salinan surat Mendagri tersebut. Karena setelah ditelusuri memang tidak ditemukan.

"Saya pastikan ini tidak ada di kantor gubernur. Saya belum pernah melihat ini," ujar Nova

HUT AJNN 6th - Pemko Sabang
HUT AJNN 6th - Hendri Yono
HUT AJNN 6th - JSI
HUT AJNN 6th - Disbudpar Banda Aceh
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...