Unduh Aplikasi

Memulai Kerja dengan Kebaikan

Memulai Kerja dengan Kebaikan
Ilustrasi: city school

SUDAH menjadi rahasia umum jika saat lebaran banyak pemodal yang memberikan hadiah kepada pejabat. Tidak hanya saat lebaran, saat pesta pernikahan anak, atau hari-hari besar keagamaan lain, dijadikan kesempatan oleh pemodal untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada seseorang yang memiliki pengaruh di pemerintahan atau di sebuah lembaga berharap mendapatkan balasan.

Bentuk balasan bermacam-macam. Jika pemberian datang dari seorang bawahan, bisa si bawahan berharap agar posisinya tidak diganggu. Syukur-syukur mendapatkan promosi jabatan. Jika berasal dari rekanan atau kontraktor, jelas dia berharap agar si pejabat memberikan dia proyek.

Dulu, saat hadiah ini diberikan dalam bentuk parcel. Tidak hanya makanan atau minuman. Ada juga yang memasukkan segulung lembaran uang dolar atau rupiah dalam kaleng permen atau biskuit. Ada juga yang memberikan fasilitas mewah atau cek sebagai hadiah pernikahan anak pejabat. Tergantung dari sebesar apa keinginan si pemberi.

Jika dahulu hal ini dianggap sesuatu yang lumrah, karena suap dianggap sebagai sesuatu yang wajar, kini dunia berubah. Bahkan undang-undang memberikan nama khusus bagi tindakan ini: gratifikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh.

Penjelasan lebih luas tentang gratifikasi ini tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Di dalam negeri atau di luar negeri. Menggunakan sarana elektronik atau tunai.

Karena masuk dalam kategori merusak, lantas muncullah larangan bagi pejabat publik untuk menerima gratifikasi. Pemberian gratifikasi dianggap sebagai tindakan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan tanggung jawab seorang pejabat.

Pemberian gratifikasi pun bisa dilakukan di mana saja. Di rumah, atau di kampung. Atau di jalan saat hendak mudik atau balik. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan batas waktu 30 hari kepada seorang pejabat yang menerima gratifikasi untuk melaporkan “upeti” itu. Tahun ini, laporan gratifikasi yang masuk ke KPK mencapai Rp 47,2 miliar.

Karena itu, ada baiknya jika pejabat di seluruh Aceh yang menerima gratifikasi saat Idul Fitri, sebelum atau sesudahnya, untuk melaporkannya ke KPK. Apalagi komisi antirasuah itu mempermudah proses pelaporan lewat aplikasi Gratifikasi Online (GOL). Mulailah bekerja, usai hari fitri, dengan kebaikan.

Eliminasi Malaria

Komentar

Loading...