Unduh Aplikasi

Memo dan Pakta Integritas BPKS Melanggar Peraturan Menteri

Memo dan Pakta Integritas BPKS Melanggar Peraturan Menteri
ilustrasi.Foto: Net

BANDA ACEH - Sejak beberapa bulan terakhir manajemen BPKS menjadi sorotan publik. Dimulai sejak mutasi yang dianggap  melanggar Pergub Nomor 17 Tahun 2014, dimana dalam Pergub itu menyebutkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai setingkat Direktur, Kepala Biro, dan Inspektur, setelah mendapat persetujuan Dewan Kawasan Sabang (DKS). Dalam mutasi  pada tanggal 26 September lalu, kepala BPKS mengabaikan perintah Pergub tersebut.

Baca: Plt Gubernur Mengaku Tak Pernah Dimintai Izin Terkait Pergantian Pejabat di BPKS

Dampaknya revisi DIPA BPKS gagal dan lambatnya realisasi anggaran untuk tahun 2018. Sampai minggu kedua bulan Desember, realisasi BPKS baru 50 persen. Ditambah lagi dengan gagal bayar tunggakan rekanan BPKS yang sudah menyelesaikan pekerjaan mereka.

“Seperti perkiraan semua, paling tinggi realisasi sampai akhir tahun sekitar 60 persen, sangat rendah untuk penyerapan anggaran. Ini menyia-nyiakan kesempatan untuk membangun Sabang, Rp100 miliar yang tidak direalisasikan itu, angka yang besar untuk mensejahterakan rakyat,” sebut salah seorang anggota Dewan Pengawas BPKS.

Pagu dan realisasi anggaran BPKS

Selain berbagai masalah itu, ditambah dengan teguran keras secara terbuka ketua DKS kepada kepala BPKS Sayid Fadhil pada pertemuan yang diinisiasi YARA di hotel Kyriad Banda Aceh, baru-baru ini pegawai BPKS juga diresahkan dengan memo Deputi Umum kepada pegawai. Memo perihal pemutaakhiran data dan informasi untuk SK Pegawai Tahun 2019 ini dianggap bermasalah.

Baca: Ditolak Plt Gubernur, Kepala BPKS Minta PNS ke Wali Kota Sabang

“Kepada pegawai diminta untuk menyerahkan 11 item data, padahal pegawai BPKS itu pegawai tetap, karena BPKS itu Badan Layanan Umum (BLU). Kita kok dijadikan seperti kontrak tahunan, padahal kita pegawai tetap,” keluh seorang pegawai BPKS di Pulau Aceh.

Memerandum

“Parahnya lagi, di ujung memo, kita diancam, kalau sampai tanggal 20 Desember 2018 tidak menyerahkan apa yang diminta, kita dianggap tidak bersedia diperpanjang SK, alias dikeluarkan”, tambahnya kesal.

Hasil amatan media ini, di point ke-3 memo tersebut, pegawai BPKS juga diminta untuk menandatangani Pakta Integritas.

Hasil telusuran media ini, Pakta Integritas yang disiapkan agak aneh, selain tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 49 tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, juga di point ke-4, disebutkan bahwa pegawai BPKS untuk tunduk dan mematuhi Keputusan Kepala BPKS tentang Peraturan Disiplin Pegawai BPKS.

Pakta Integritas

“Tidak ada itu Surat Keputusan kepala BPKS tentang disiplin. Yang benar adalah Peraturan Kepala (Perka BPKS) No. 2 Tahun 2017, tentang Kepegawaian pada BPKS”, sebut seorang pegawai BPKS yang terlibat dalam penyusunan Perka itu di masa manajemen yang lalu.

Dalam kondisi yang amburadul dan meresahkan di luar dan dalam ini, masyarakat berharap agar DKS sebagai atasan manajemen untuk segera meluruskan dan mengambil tindakan kepada kepala dan para deputi yang bermasalah.

Hingga berita ini diunggah AJNN belum mendapat konfirmasi Kepala BPKS Sayid Fadhil ikhwal mmemo dan Pakta Integritas tersebut.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...