Hasanudin
Unduh Aplikasi

Mekar Tapi Tak Sejahtera

Mekar Tapi Tak Sejahtera
ilustrasi

BELUM kelar urusan utang di Aceh Utara. Dari daerah ini muncul rencana pembentukan daerah otonomi baru. Kelak, jika disetujui, daerah itu dinamai Kota Pantonlabu.

Rencananya, daerah baru ini akan berpisah dari induknya; Aceh Utara. Bahkan panitia persiapan telah mempersiapkan logo dan jingle daerah lengkap dengan sejumlah cerita di balik gambar yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakter masyarakat dari lima kecamatan; Tanah Jambo Aye, Seunuddon, Langkahan, Baktiya dan Baktiya Barat.

Namun urusan mekar bukan hanya cerita tentang logo. Mekar bukan sekadar urusan bagi-bagi kekuasaan dan kue pembangunan. Lihat saja betapa kelimpungannya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mengurusi utang yang membebani anggaran daerah.

Pembentukan daerah otonomi baru akan mendorong pembangunan fisik yang berlebihan dan cenderung jauh dari kebutuhan masyarakat. Dana yang ada harus dialokasikan untuk membangun kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas elit lainnya. Belum lagi kebutuhan pengadaan kendaraan dinas yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah, penambahan jumlah pegawai, dan tetek bengek lainnya.

Daerah-daerah baru juga memunculkan masalah baru yang hanya menghabis-habiskan energi. Seperti sengketa batas wilayah, rebutan kekuasaan, dan menjadi celah korupsi. Bahkan banyak pejabat daerah baru yang tidak memiliki keahlian mengolah daerah dan beralih menjual kekayaan alam kepada “investor” yang malah mendatangkan bencana lingkungan setelah berkuasa.

Bahkan berdasarkan survei, sejak 2008, sebanyak delapan dari 10 daerah baru gagal menyejahterakan masyarakatnya. Setelah mekar, semangat yang diusung bukan kesejahteraan, melainkan bagi-bagi kekuasaan.

Ketimbang mekar, ada baiknya seluruh elemen di “benih” Kota Panton Labu duduk dan memikirkan cara mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan cepat. Ada banyak instrumen pembangunan daerah yang dapat digunakan. Apalagi saat ini terdapat dana desa yang menjadi modal “keotonomian” desa dalam membangun.

Para elit daerah harus mengubah cara pandang. Jangan hanya melihat dari sisi kekuasaan. Mulailah untuk melihat daerah dari sisi kemandirian. Dan untuk mandiri, Panton Labu tak harus jadi kota baru. Jika tak sepakat dengan kebijakan pemerintah kabupaten yang ada, harusnya para politikus di parlemen bersuara lantang mengkritik pemerintah. 

Adi Maros
Gratis Bea Balik Nama Non BL - SAMSAT Aceh
Gayo Alas Mountain Int Fest 2018

Komentar

Loading...