Unduh Aplikasi

KPA BUKAN PNS, REVISI DIPA BPKS GAGAL

Mawardi Ismail: Pernyataan Kepala BPKS Tidak Layak

Mawardi Ismail: Pernyataan Kepala BPKS Tidak Layak
ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Anggota Dewan Pengawas BPKS, Mawardi Ismail angkat bicara terkait pernyataan Kepala BPKS Sayid Fadhil tentang gagalnya revisi keenam DIPA BPKS. Di mana Sayid mengaku baru mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah adanya surat Dirjen Perbendaharaan Negara disaat waktu yang sudah kritis.

Atas alasan Sayid Fadhil itu, Mawardi Ismail merasa aneh jika Kepala BPKS baru tau ketentuan tentang KPA setelah ada surat dari Dirjen Perbendaharaan Negara. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi karena pengangkatan KPA sudah rutin dilakukan.

Baca: KPA Bukan PNS, Revisi DIPA BPKS Gagal

"Maka pengangkatan dan pemberhentian pejabat harus dilakukan hati-hati, jangan suka hati. Setiap keputusan strategis harus dilakukan melalui rapat manajemen. Melihat adanya memo Deputi, kelihatannya hal itu tidak dilakukan. Akibatnya, ketika jadi masalah, Kepala BPKS jadi kalang kabut sendirian. Dan ini semua berdampak pada kerugian BPKS, karena gagalnya pelaksanaan anggaran 2018," katanya.

Selain itu, Mawardi mengkritisi rencana Sayid Fadhil membayar perjalanan dinas yang belum masuk revisi dengan menggunakan anggaran dari beberapa pos kegiatan yang belum terlaksana. Menurut Mawardi, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan pos penganggaran/kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA, adalah pelanggaran.

Baca: Soal Perjalanan Dinas, Abdul Manan : Pengunaan Anggaran Lain Tak Dibenarkan

"Oleh karena itu apabila mau menggunakan di luar ketentuan yang ada dalam DIPA harus dilakukan revisi. Tanpa revisi tentu bisa beresiko sebagai pelanggaran. Ketentuan tentang keuangan negara termasuk ketat, oleh karena itu pejabat pengelola keuangan haruslah yang mengerti tentang tatacara pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian statement Kepala BPKS terkait hal tersebut tidak layak, dan itu menunjukkan kelemahannya dalam pengelolaan manajemen BPKS,"katanya.

Sebelumnya, Kepala BPKS Sayid Fadhil yang dikonfirmasi AJNN Senin (3/11), mengatakan revisi DIPA suda beberapa kali dilakukan, namun saat-saat terakhir baru diketahui bahwa KPA itu harus PNS

"Waktu kita revisi itu bolak balik karena format revisi itu berbeda, kemudian pas akhir waktu kita revisi baru muncul di situ bahwa KPA harus PNS, sehingga kalang-kabut kita. Kalau kita tahu dulu kita usulkan aja PNS. Masalahnya last minit kita baru dapat pemahaman bahwa KPA itu harus PNS. Dinas keuangannya lupa memberitahukan juga dan kita juga enggak ngeh, masalahnya revisinya sudah selesai semua, sudah bolek balik kita revisi, sudah enam kali," katanya.

Namun hal itu kata dia, tidak mengganggu pada sistem, hanya ada beberapa kegiatan yang tidak bisa laksanakan, itu juga terjadi pada kegiatan-kegiatan yang lain.

" Prinsipnya kalaupun revisi itu kita laksanakan mungkin tidak terkejar juga walapun KPA yang tandatangani karena pelaksanaanya sudah mepet sekali, cuma beberapa hari lagi dan revisi itu tidak pada prinsip, hanya beberapa poin saja. Kalau yang di DIPA itu on the track, terlaksana seperti biasa, tidak ada masalah," jelasnya.

Kata dia, dengan gagalnya revisi karena beda pemahaman itu ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan seperti rekrutmen pegawai yang tadi bisa dilaksanakan akhir tahun harus dilaksanakan awal Januari mendatang.

"Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu prinsipil," katanya.

Menurutnya, terkait perjalanan dinas yang belum masuk revisi itu bisa dibayarkan dari beberapa pos kegiatan yang belum terlaksana dan kegiatan-kegiatan yang sudah berakibat pada pengeluaran anggaran tapi belum masuk revisi itu akan diambil dari pos anggaran lain yang kode anggarannya sama.

"Kalau terkait tunggakan rekanan tahun lalu itu sebenanya ingin kita bayarkan tahun ini, tapi ternyata setelah kita koordinasi dengan pihak BPKP , itu pihak rekanannya sendiri khususnya yang ditangani pak Reza Faisal kemarin kalau saya tidak salah sudah kita cari dokumen pendukung. karena itu pekerjaan lalu dan ada masalah teknis juga sehingga ada yang tidak bisa kita bayarkan," jelasnya.

Sayid menambahkan, sementara ini tidak apa persoalan revisi keenam itu, dan saat ini pihaknya fokus pada Balohan saja dulu karena disitu banyak menyerap anggaran.

HUT RI 74 - Pemkab Aceh Jaya
DPRA - Pemkab Aceh Jaya
Idul Adha - Bank Aceh
Ubudiyah PMB 2019

Komentar

Loading...