Unduh Aplikasi

Mantan Kadis Perhubungan Tamiang dan Anak Tirinya Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi

Mantan Kadis Perhubungan Tamiang dan Anak Tirinya Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi
Kapolres Aceh Tamiang didampingi Kasat Rekrim memperlihatkan barang bukti berupa uang yang dikembalikan oleh dua tersangka dalam kasus korupsi proyek videotron. Foto: Asrul

ACEH TAMIANG - Mantan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tamiang berinisial SWD ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengerjaan proyek videotron oleh polres setempat.

"Selain SWD mantan Kadis Perhubungan, Polres Aceh Tamiang juga menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus tersebut yakni SA dan MMI," kata Kapolres Aceh Tamiang AKBP Zulhir Destrian didampingi Kasat Reskrim Iptu Dimmas Adhit Putranto kepada sejumlah wartawan, Senin (19/11).

Dikatakan Kapolres, proyek videotron tersebut dikerjakan pada tahun 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,1 miliar bersumber APBK.

"Pada proyek videotron tersebut SWD menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," kata Kapolres.

Modus operandi yang dilakukan SWD, kata Kapolres, yaitu merubah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan videotron dari nilai total Rp 1.049.900.000 menjadi Rp 1,2 miliar dan pembuatan HPS tersebut tidak ada yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai aturan.

Dalam kasus tersebut, tersangka SWD juga berperan mengarahkan paket videotron itu untuk dimenangkan melalui lelang oleh tersangka MMI yang merupakan anak tirinya dengan cara mempertemukan MMI dengan tersangka SA selaku Kelompok Kerja IX ULP Aceh Tamiang tahun 2015.

Kata Kapolres, dalam pengerjaan proyek videotron tersebut, MMI meminjam CV. Artha Kharisma. Selain sebagai rekanan pekerjaan proyek, tersangka MMI juga berstatus sebagai pengawas di proyek tersebut. Untuk pengawasan tersangka MMI menggunakan CV. Serba Karya Consultan sementara Bastian (saksi) selaku Pejabat Pengadaan pada dinas perhubungan hanya dijadikan sebagai formalitas untuk dapat diterbitkan kontrak pengawasan.

"Parahnya lagi, komponen videotron yang didatangkan bukan dari Distributor PT Batara Elektrindo sesuai dengan kontrak, tapi komponennya didatangkan dari PT Matahari Tehnologi Jaya," ungkap Kapolres.

Akibatnya, kata Kapolres, proses pengadaannya bertabrakan atau melanggar hukum tentang prinsip-prinsip dan etika pengadaan pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah.

"Akibat ulah tiga tersangka, ditemukan kerugikan uang negara sebesar Rp 469 juta lebih dalam proyek tersebut," ujar Kapolres.

Adapun barang bukti yang diamankan dalam kasus korupsi tersebut berupa, dokumen/surat yang didapat dari wilayah Depok, Jakarta, Medan, Banda Aceh dan di Dinas Perhubungan Aceh Tamiang.

Selain itu, kata Kapolres, petugas juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 65 juta yang dikembalikan oleh tersangka SWD Rp 50 juta dan tersangka SA Rp 15 juta.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, ketiga tersangka tersebut dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...