Unduh Aplikasi

INTERMESO

Wali Nanggroe Ideal

Wali Nanggroe Ideal
ilustrasi: Strathcona County

BANG Awee benar-benar tak menganggap penting kedatangan Joko Widodo, Presiden Indonesia, ke Aceh. Menurut dia, kedatangan presiden banyak memberikan hal positif kepada masyarakat. Toh, tanpa datang ke Aceh pun, semua berjalan normal.

“Malah, yang ada, jalanan makin macet. Semua sibuk dengan sirene masing-masing. Kita yang kecil-kecil ini dipaksa minggir. Kalau memang bikin sibuk, harusnya presiden mempertimbangkan untuk mengurangi kunjungan ke daerah-daerah,” kata Bang Awee.

Kedatangan Jokowi, kata Bang Awee, juga lebih banyak menghabiskan uang negara. Sejumlah dinas harus mengerahkan “massa” untuk menghadiri pertemuan dengan Jokowi. Alasanannya bermacam-macam. Padahal, dengan teknologi yang canggih saat ini, Jokowi yang akrab dengan teknologi, bisa menggunakan video call untuk menyampaikan pesan.

“Abang jangan suudzon sama presiden. Kedatangannya ke Aceh ingin melihat langsung kondisi Aceh. Dan jalan tol juga penting bagi Aceh. Hampir semua daerah punya jalan tol. Masak Aceh tak punya,” kata Bang Rambo.

Jalan tol, kata Bang Awee, bukan prioritas. Apalagi di Aceh. Yang dibutuhkan malah moda transportasi lain yang lebih cocok. Karena jalanan di Aceh belum sepadat daerah lain. Alangkah lebih baik jika presiden menekankan bawahannya untuk menggenjok progres pembangunan rel kereta api.

“Ada lagi yang lebih penting,” kata Bang Awee. “Pembangunan terowongan Geurutee.” Ini sebenarnya lebih prioritas ketimbang pembangunan jalan lain di Aceh. Apalagi di musim hujan seperti saat ini. Melintasi Geurutee adalah jalur neraka yang rawan bagi pengendara. Terutama kendaraan yang mendistribusikan kebutuhan pokok.

Pemerintah pusat juga tak bisa menyamaratakan Aceh dengan daerah-daerah lain, terutama di Jawa. Di sana, kata Bang Awee, jalan tol memang menjadi kebutuhan karena jalur yang ada tak mampu menampung. Ruasnya terlalu kecil. Di negara-negara berpenduduk padat, seperti di India, jalan rayanya lebar. Jalan tolnya juga bagus.

“Negara ini jangan dipukul rata. Beda daerah beda kebutuhan. Pemerintah pusat tak bisa memaksakan ide. Mereka harus berkaca pada kegagalan negara dalam menyeragamkan masyarakatnya,” kata Bang Awee.

Bang Awee juga meminta Pemerintah Aceh tidak sekadar manggut-manggut saat berhadapan dengan pejabat pusat. Karena, kata Bang Awee, yang memiliki hak untuk membangun daerah adalah Pemerintah Aceh. Lagi pula, kata Bang Awee, Aceh itu daerah otonomi khusus. Kekhususan ini jangan dihilangkan hanya karena takut tak kebagian proyek.

“Yang tahu kebutuhan itu adalah pemerintah daerah. Jadi, pemerintah jangan takut untuk menyampaikan sikap walau berbeda. Tidak semua yang diusulkan dari Jakarta itu bisa diterima dan sesuai kebutuhan. Kita harus punya harga diri,” kata Bang Awee.

Kami yang mendengarkan perkataan Bang Awee sontak terpana. Dalam hati, aku bergumam, “andai saja Bang Awee jadi Wali Nanggroe, mungkin Aceh akan berbeda.”

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...