Unduh Aplikasi

Malik Mahmud Dikukuhkan, TRK Sudah Siapkan Gugatan

Malik Mahmud Dikukuhkan, TRK Sudah Siapkan Gugatan
Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh Teuku Raja Keumangan. Foto: Ist

BANDA ACEH - Malik Mahmud kembali ditunjuk menjadi Wali Nanggroe periode 2019-2013. Bahkan, Jumat (14/12) malam, Malik Mahmud akan dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe yang berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh Teuku Raja Keumangan atau yang sering disapa TRK sudah menyiapkan gugatan apabila Malik Mahmud dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe. Pasalnya, ia menilai penunjukan Malik Mahmud bertentangan dengan Qanun Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, dan Qanun Nomor 9 tahun 2013 tentang perubahan Lembaga Wali Nanggroe

"Penunjukan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe tidak dilakukan secara terbuka dan tidak sesuai tata cara pemilihan. Ini yang akan saya gugat karena sudah bertentangan dengan qanun, saya tidak terima ini," kata TRK kepada AJNN, Jumat (14/12).

Bahkan, TRK mengaku sudah menyiapkan kuasa hukum untuk menguggat penunjukan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe tanpa adanya pemilihan. Menurutnya, seluruh masyarakat Aceh harus menjalankan qanun yang berlaku, apabila dilanggar, maka proses hukum wajib ditempuh.

Baca: Prof Husni: Ditetapkan Sepihak, Hak Konstitusonal Calon WN Dilanggar

"Saya sudah berdiskusi dengan beberapa ahli hukum tata negara, disarankan memang harus menempuh jalur hukum, karena ini merupakan contoh yang tidak baik bagi demokrasi di Aceh," tegasnya.

Alasan TRK melayangkan gugatan, karena haknya untuk mencalonkan diri sebagai Wali Nanggroe sudah dirampas. Tidak ada lagi sistem demokrasi yang berjalan di Aceh, sehingga publik menilai jabatan Wali Nanggroe hanya milik sekelompok orang.

“Wali Nanggroe itu milik seluruh masyarakat Aceh, semua masyarakat Aceh punya hak menjadi Wali Nanggroe asal sesuai dengan syarat,” tegasnya.

Selanjutnya, kata TRK, dalam Qanun Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe dijelaskan kalau Wali Nanggroe yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

"Pertanyaanya dimana Komisi Pemilihan Wali Nanggroe, itu saja belum terbentuk, kemudian bukan digedung DPRA dilaksanakan pengukuhan, ini yang saya lihat sudah tidak sesuai qanun lagi, makanya saya agak terpanggil untuk memperjuangkan ini semua," ungkapnya.

Komentar

Loading...