Unduh Aplikasi

Main Hantam Rezim Antikritik

Main Hantam Rezim Antikritik
Ilustrasi: shutterstock

KEMARIN, Indonesia mencapai titik mundur luar biasa dalam kehidupan bernegara. Setelah sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan membentuk tim yang menyeleksi komentar yang menyerang pemerintahan Joko Widodo, kemarin, pemerintah mengeluarkan keputusan kontroversial: membatasi konten di media sosial dan jejaring sosial.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, mengatakan pemerintah membatasi akses media sosial. Pemerintah mengatakan langkah ini diambil agar masyarakat tidak mengonsumsi informasi bohong seputar aksi 22 Mei di Jakarta.

Konsekuensi kebiakan ini, pengguna tidak akan bisa mengirimkan gambar dan video di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Secara psikologis, kata Rudiantara, foto dan video yang mudah tersebar lewat media sosial itu meningkatkan emosi.

Namun tak hanya media sosial. Karena dalam waktu bersamaan, media arus utama yang tidak berafiliasi kepada pemerintah juga mengalami sulit diakses. Butuh waktu lama untuk membuka sebuah konten berita di media tertentu itu.

Aturan ini jelas mengangkangi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pemerintah pun tak perlu bertindak berlebihan dengan memblokir media sosial itu. Apalagi, ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bisa menjerat orang-orang yang dianggap menyebarkan kabar bohong alias hoaks. Pemblokiran ini dialami oleh warga Korea Utara, meski di Indonesia tidak seekstrim yang diterapkan di negara komunis itu.

Berbagai langkah dan kebijakan aneh ini semakin menunjukkan pemerintah panik. Rezim ini tak mampu lagi bersikap demokratis; antikritik. Setelah mengontrol pesan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan rezim, kali ini pemerintah melangkah lebih jauh dengan membatasi informasi apa yang bisa diakses masyarakat atau tidak.

Pemerintah harusnya belajar dari sejarah panjang kekerasan di Indonesia. Saat massa tumpah ke jalan, berarti ada saluran demokrasi yang tumpat. Dan ini tidak bisa diatasi dengan pemblokiran atau pendekatan kekuasaan. Pemerintah jangan mengecilkan urusan besar dan membesarkan urusan yang kecil.

Komentar

Loading...