Unduh Aplikasi

Mahasiswa Memaksa Kibarkan Bendera Bulan Bintang di Gedung DPRA

Mahasiswa Memaksa Kibarkan Bendera Bulan Bintang di Gedung DPRA
Saat mahasiswa memaksa untuk menaikkan bendera bulan bintang di tiang bendera gedung DPRA. 

BANDA ACEH - Sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi di depan gedung DPRA memaksa untuk menaikkan bendera bulan bintang. 

Aksi mahasiswa UIN Ar Raniry tersebut  dilaksanakan sebagai penyambutan memperingati 14 tahun damai Aceh atau MoU Helsinky, Kamis (15/8). 

Namun, upaya mahasiswa menaikkan bendera tersebut tidak diizinkan petugas keamanan yang mengamankan demo tersebut. 

Massa kemudian mempertanyakan alasan tidak diizinkannya pengibaran bendera bulan bintang pada tiang di gedung DPRA itu. 

Padahal menurut mahasiswa, bendera itu merupakan bagian dari realisasi butir-butir MoU Helsinky, bahkan sudah diatur dalam qanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. 

"Pakoen hanjet peuek bendera nyoe, aturan kana, cuba jelaskan pakoen hanjet (kenapa tidak boleh dinaikkan bendera ini, aturan sudah ada, coba jelaskan kenapa tidak boleh," teriak salah seorang orator. 

Selain itu, pantauan AJNN, mahasiswa juga mendesak anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Azhari Cage yang menemui massa untuk ikut mengibarkan bendera tersebut. 

Hingga kini, bendera tersebut belum dapat dinaikkan. Didampingi Azhari Cage, di sela-sela aksi mahasiswa ikut melaksanakan salat dzuhur berjamaah di masjid DPRA.

Setelah itu, aksi dilanjutkan kembali dan para mahasiswa disambut Ketua DPRA, Sulaiman di ruang kerjanya. 

Koordinator Aksi, Ikhwanul Fuadi mengatakan, pihaknya mendesak 
semua pihak untuk dapat segera menunjukkan itikad baiknya dalam upaya menjaga dan merawat perdamaian di Aceh.

Dalam aksi ini, mahasiswa mendesak DPRA agar lebih serius memperjuangkan dan mengawal setiap butir-butir MoU Helsinky dan UUPA yang disepakati antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah Pusat. 

Kemudian, mendesak DPRA untuk segera mengoptimalkan implementasi MoU Helsinky yang telah dituangkan UUPA dan Qanun Aceh. Seperti Qanun tentang lambang dan bendera Aceh, hymne, Lembaga Wali Nanggroe, KKR, Panwaslih, serta berbagai hal lainnya.

"Kami mendesak pemerintah pusat untuk segera mengakhiri sandiwara politik yang telah 14 tahun menghambat terealisasinya butir-butir MoU Helsinky dan UUPA yang merupakan produk perdamaian Aceh (RI dan GAM)," tutur Ikhwanul. 

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...