Unduh Aplikasi

Pokja BP2JK Kementerian PUPR Dilaporkan ke Polda dan Kejati Aceh

Pokja BP2JK Kementerian PUPR Dilaporkan ke Polda dan Kejati Aceh
Potongan surat LPLA yang ditujukan ke Kajati Aceh

BANDA ACEH - Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), melaporkan Pokja Pemilihan V Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Kementerian PUPR ke Polda Aceh, pada Selasa (3/9) lalu.

Koordinator LPLA, Nasruddin Bahar mengatakan pihaknya menduga telah terjadi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan BP2JK, terhadap tujuh paket rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah dalam Provinsi Aceh.

Tujuh paket pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah itu total anggarannya mencapai Rp 218 miliar.

"Kami sudah melaporkan secara resmi kepada Polda Aceh dan Kejati Aceh, 3 September 2019. Semoga penegak hukum bisa memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Nasruddin kepada AJNN, Jumat (6/9).

Lebih lanjut, kata dia, BP2JK dalam menetapkan pemenang lelang terhadap tujuh paket tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga penetapan pemenang sudah menyalahi wewenang dan tidak sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BAB III 3.4.3 Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan.

Selain itu, tindakan Pokja BP2JK itu juga bertentangan dengan Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. LPLA menilai kontrak pekerjaan ke 7 Paket tersebut cacat hukum karena Pemenang Lelang tidak memenuhi syarat.

Ia juga mengungkapkan, terkait adanya beberapa kejanggalan dalam kasus tersebut, seperti menggabungkan paket pekerjaaan yang seharusnya dikerjakan oleh usaha kecil diwilayah kerja masing-masing.

Akan tetapi, pada kenyataannya pekerjaan-pekerjaan itu digabungkan beberapa kabupaten sehingga tidak efektif dan tidak efisien mengingat letak daerah dan wilayah yang berjauhan.

"Sebagai contoh pekerjaan di Kabupaten Simeulue digabungkan dengan pekerjaan di Kabupaten Aceh Tengah," ujarnya.

Kemudian, sambungnya, konsultan pengawas juga terlihat janggal, karena pengawasannya dikerjakan oleh perorangan, bukan berbentuk badan usaha padahal pekerjaaan bernilai puluhan milyar rupiah.

"Dalam waktu dekat, kami juga akan melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta," katanya.

Berikut merupakan tujuh paket yang terindikasi terjadi penyimpangan dalam pelaksanaanya dan telah dilaporkan oleh ke Polda dan Kejati Aceh

1. POP-1 Rehab dan Renov Sarpras Sekolah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie jaya dan Bireun dimenangkan oleh PT Aceh Lintas Sumatera dengan nilai penawaran sebesar Rp 36,9 miliar.

2. POP-2 Rehab dan Renov Sapras Sekolah Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang dimenangkan oleh PT Gold Generation Eng dengan nilai penawaran sebesar Rp 29,9 miliar.

3. POP-3 rehab dan Renov Sapras Sekolah Kabupaten Bireun, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara dengan nilai penawaran Rp 38,7 miliar.

4. POP-4 rehab dan Renov Sarpras sekolah Kabupaten Aceh Jaya, Abdya, Aceh selatan, Kota Subulussalam dan Aceh Singkil dimenangkan oleh PT Raya Cipta Mulia dengan nilai penawaran sebesar Rp 35,6 miliar.

5. POP-6 Rehab dan Renov Sarpras Madrasah Kabupaten Aceh Besar, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireun, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Timur dimenangkan oleh PT Sumber Cipta Yoenanda dengan nilai penawaran sebesar Rp 27,8 miliar.

6. POP -7 Rehab dan Renov Sarpras Madrasah Kabupaten Bener Meriah, Aceh Barat, Abdya, Subulussalam, Aceh Sekatan, Simeulu dimenangkan oleh PT Ramaijaya Purna Sejati dengan nilai penawaran sebesar Rp 19,4 miliar.

7. POP-15 Rehab dan Renov Sarpras Sekolah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Timur, Aceh Tengah, Abdya, Simeulu, dimenangkan oleh PT Harum Jaya dengan nilai penawaran sebesar Rp 15,5 miliar.

Komentar

Loading...