Insentif PKB - BPKA 2019
Unduh Aplikasi

Lobi Garam Pemerintah Aceh

Lobi Garam Pemerintah Aceh
ilustrasi. salt and paper.

DALAM banyak hal, Aceh memang selalu tertinggal. Daerah ini lebih sering terlihat karena kontroversi ketimbang hal-hal produktif yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya adalah urusan garam. Di tengah kelangkaan garam secara nasional, Aceh, dengan garis seharusnya mengambil peran dan mendapatkan keuntungan dari peran tersebut.

Modal Aceh untuk itu cukup besar. Aceh memiliki garis pantai lebih dari 2.000 kilometer. Ini adalah daerah dengan garis pantai terluas di Sumatera. Dari sektor garam saja, Aceh seharusnya mampu menjadi pemasok garam secara nasional. Namun sayang, potensi besar ini kerap diabaikan.

Pada periode lalu, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus memberdayakan nelayan Aceh. Bahkan daerah ini menjadi salah satu daerah pertama yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Selama ini, para petani garam masih menggunakan cara tradisional dalam berproduksi. Jumlah produksi garam Aceh per tahun hanya sebesar 6 ribu ton. Sedangkan estimasi kebutuhan garam baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri mencapai 46 ribu ton.

Namun saat ini, mata pemerintah masih belum melirik Aceh. Pemerintah seperti masih mengandalkan Madura, Jawa Timur, sebagai basis produksi garam, pada tahun ini. PT Garam, perusahaan negara yang mengelola urusan ini, telah menerima tawaran kerja sama dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membangun pabrik dan revitalisasi.

Di Sampang, Madura, rencananya akan dihasilkan 5-10 ton garam per jam. Jumlah ini tentu akan berdampak besar bagi perekonomian negara dan daerah. Kerja sama sejenis rencananya juga akan dilaksanakan di Jawa Tengah.

Pemerintah Aceh seharusnya bergerak cepat. Melobi pihak-pihak terkait agar hal yang sama, seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dapat juga dilaksanakan di Aceh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Apalagi, partai pengusung Gubernur Aceh adalah partai yang sama dengan Presiden. 

Aceh di masa depan tak seharusnya mengorbankan hutan karena terlalu banyak kerusakan yang muncul. Mulai dari banjir hingga konflik manusia-satwa. Masa depan Aceh itu harusnya berada di laut. Dan ini bisa dimulai dengan membangun industri garam besar di Aceh. Pemerintah Aceh tak boleh membiarkan para petani garam berjuang sendiri. Ini adalah industri yang sangat strategis.

Khanduri Laot

Komentar

Loading...