Unduh Aplikasi

LBH: Pelaku Pelecehan Seksual Harus Dihukum dengan UU, Bukan Qanun Jinayat

LBH: Pelaku Pelecehan Seksual Harus Dihukum dengan UU, Bukan Qanun Jinayat
Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul. Foto: Ist

BANDA ACEH - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh meminta penegak hukum untuk menjerat pelaku pelecehan seksual terhadap santri di Lhokseumawe dengan Undang-undang perlindungan anak, bukan menggunakan pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

"Kita berharap pihak kepolisian harus clear dan jelas dalam melihat kasus ini. Harus dikenakan undang-undang perlindungan anak, jangan digiring ke Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat," kata Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul dalam keterangannya kepada AJNN, Jum'at (12/7).

Syahrul menilai, jika kemudian kasus ini dituntut dengan qanun jinayah, maka patut diduga ada mis pemahaman aparat penegak hukum terhadap aturan yang berlaku. Karena negara telah sepakat bahwa kejahatan terhadap anak merupakan perbuatan yang extra ordinary crime, termasuk pelecehan seksual.

"Maka dari itu dilahirkanlah aturan khusus untuk melindungi anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang saat ini telah mengalami dua kali perubahan," ujarnya.

Syahrul menyampaikan, kalau kasus tersebut ditangani dengan undang-undang perlindungan anak, maka hukuman yang akan didapatkan pelaku bisa sampai dengan 15 tahun penjara serta denda yang lebih besar.

Baca: P2TP2A Minta Pemerintah Evaluasi Dayah dan Pesantren di Lhokseumawe

Syahrul sangat berharap pihak kepolisian yang menangani kasus anak memiliki pemahaman yang sama terhadap penerapan hukum kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

"Jangan kemudian kejahatan terhadap anak dilihat sama dengan kejahatan yang terjadi pada orang secara umum," tandasnya.

Menurutnya, jika kemudian kasus ini hanya dikenakan pasal 47 Qanun jinayat, dikhawatirkan banyak hak anak yang menjadi korban sebagaimana dalam undang-undang perlindungan anak akan hilang. Seperti hak untuk pemulihan, hak untuk mendapatkan restitusi (ganti kerugian sebagai korban tindak pidana) serta hak-hak lainnya.

Terhadap kasus ini, kata Syahrul, pihaknya masih dalam tahapan mencari tahu tentang korban, agar kemudian bisa diberikan pendampingan untuk mendapatkan hak nya.

"Saat ini kami sedang menunggu bahkan sedang mencari tahu tentang korban dan keluarga korban untuk bisa kami dampingi agar anak yang menjadi korban agar mendapatkan hak-haknya," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Syahrul juga menegaskan bahwa perbuatan kejahatan seksual terhadap santri yang masih di bawah umum (anak) di Lhokseumawe yang diduga dilakukan oleh dua orang guru pengajian itu adalah kejahatan yang luar biasa terhadap anak.

"Perbuatan asusila ini telah kembali mencoreng dunia perlindungan terhadap anak, apalagi pelakunya adalah pendidik ilmu agama," tutur Syahrul.

HUT RI 74 - Pemkab Aceh Jaya
Idul Adha - Bank Aceh
Ubudiyah PMB 2019

Komentar

Loading...