Unduh Aplikasi

Lampu Hijau Abdullah Puteh

Lampu Hijau Abdullah Puteh
Ilustrasi: Lanham

PANITIA Pengawas Pemilihan Aceh mengabulkan gugatan Abdullah Puteh. Bekas Gubernur Aceh yang telah menjalani hukuman kasus korupsi itu dinyatakan dapat kembali mendaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Ketua Majelis Panwaslih Aceh, Zuraida Alwi, mengalaskan Undang-Undang Dasar dan sejumlah keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pertimbangannya. Langkah ini berbeda dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh mencoret nama Abdullah. KIP Aceh  berpegang pada aturan yang melarang bekas narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai kontestan Pemilu 2019. 

Aturan ini juga berlaku di Komisi Pemilihan Umum Pusat yang mencoret sejumlah nama calon anggota parlemen dari partai politik. Mereka umumnya divonis di atas lima tahun penjara.

Larangan ini adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang semakin masif di Indonesia. Dengan ancaman pencabutan hak politik, diharapkan tumbuh sikap antikorupsi dan memberikan efek jera. Ini adalah instrumen hukum tambahan dan upaya progresif yang pernah dilakukan di negeri ini untuk menghempang laju para koruptor.

Mereka yang dicabut hak politiknya merupakan orang yang tidak amanah saat berkuasa atau diberikan amanah. Orang-orang yang menyelewengkan wewenang dan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Dan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan aturan karena yang bersangkutan telah terlebih dahulu mengambil hak orang lain dan merugikan negara.

Pencabutan hak politik, terutama untuk dipilih sebagai eksekutif atau legislatif adalah seleksi yang mendorong masyarakat, terutama partai politik, untuk mampu membangun komunitas yang antikorupsi. Meski hak ini dapat dihidupkan kembali . Hak tersebut tidak berlaku selamanya.

Jadi, saringan terakhir agar para koruptor tidak lagi melenggang di ruang-ruang kekuasaan berada di masyarakat. Pada Pemilihan Umum 2019 nanti, masyarakat harus lebih jeli dan teliti memilih kandidat yang bakal mewakili suaranya di gedung parlemen, baik itu di daerah maupun di pusat.

Memang ini tidak mudah. Biasanya, para koruptor memiliki logistik yang besar untuk mendukung ambisi mereka. Apalagi di tengah “ingatan” masyarakat kita yang pendek. Yang cepat dan mudah sekali melupakan.

Seharusnya negara membantu proses seleksi; menghindarkan masyarakat dari politikus korup, dengan mencabut sepenuhnya hak para koruptor untuk dipilih dan terpilih.

Radio Baiturrahman

Komentar

Loading...