Unduh Aplikasi

Kurniawan: Secara Yuridis Keberadaan KUA dan PPAS Yang Telah Disepakati Adalah Keniscayaan

Kurniawan: Secara Yuridis Keberadaan KUA dan PPAS Yang Telah Disepakati Adalah Keniscayaan
Kurniawan. Foto: istimewa.

Banda Aceh - Kurniawan, akademisi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Syiah Kuala, turut memberikan pendapat tentang rencana Pemerintah Aceh mempergubkan APBA tahun 2018.

Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA) ini mengatakan undang-undang mensyaratkan RAPBD dapat dipergubkan bila syarat melebihi waktu 60 hari kerja, setelah RAPBD disampaikan kepada DPRD, belum juga mendapat persetujuan bersama dari kepala Daerah dan DPRD.

Aturan ini tertulis dalam Pasal 313 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2014; setelah terlebih dahulu tercapainya Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang KUA dan PPAS yang dituangkan Dalam Nota Kesepakatan.

“Bilamana KUA dan PPAS belum mendapat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, maka pada pasal 313 ayat (1) sebagaimana dimaksud di atas, memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk mempergubkan APBD bilamana 60 hari kerja belum mendapat persetujuan bersama tidaklah dapat berlaku," kata Kurniawan.

Menurut Kurniawan, hal ini terjadi karena KUA dan PPAS, yang menjadi prasyarat utama sebagai dokumen pendukung (selain RKPD) dalam penyusunan RAPBD, belum mendapat persetujuan bersama. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 310 ayat (1) UU 23 Tahun 2014. 

Aturan itu berbunyi: Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Direktur Eksekutif P3KA ini menjelaskan lebih lanjut bahw KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja dan Anggaran SKPD.

“Jadi dengan demikian, pembahasan RAPBD tanpa disertai dengan KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah yang tertuang dalam Nota Kesepakatan,” kata dia.

Secara yuridis, kata dia, hal itu tidak dapat dipergubkan meskipun telah melebih 60 hari kerja usai diserahkannya dokumen RAPBD kepada DRPD, karena KUA PPAS yang merupakan prasyarat utama (selain RKPD) sebagai dokumen pendukung belum mendapat persetujuan bersama.

Hal ini tegas diamanatkan dalam Pasal 311 ayat (1) bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Raperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesui dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Jadi secara yuridis keberadaan KUA dan PPAS, yang terlebih dahulu mendapat persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, kata Kurniawan, merupakan suatu keniscayaan. Tidak boleh tidak keberadaannya dalam pembahasan RAPBD.

“Dengan kata lain, tidak akan ada pembahasan RAPBD tanpa terlebih dahulu disepakatinya KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah bersama DPRD (yang disusun berdasarkan RKPD),” kata Kurniawan.

Kurniawan juga kembali menguatkan alasan yuridisnya dengan menafsirkan Pasal 311 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini semakin mempertegas dan mengamanatkan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.

“Jadi pembahasan RAPBD tidak boleh tanpa didukung oleh dokumen KUA dan PPAS yang sah menurut UU (dgn terlebih dahulu mendapat persetujuan bersama) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014,” kata Kurniawan.

Oleh karenanya bilamana RAPBD Aceh di tetapkan dengan Peraturan Gubernur, maka ada prosedur yang dilampaui yaitu pembahasan RAPBA yang tidak disertai dengan KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana yang diamanatkan dlam Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, secara hukum, Pergub tersebut dapat diajukan Pembatalan melalui mekanisme Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA) dengan Posita (alasan gugatan) karena penetapan Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut melanggar (tidak sesuai) dengan prosedur atau mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dn Pasal 311 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ibadah Haji 1439H

Komentar

Loading...