Unduh Aplikasi

Kronologi Kasus Saiful Mahdi dan Pimpinan Fakultas Teknik Unsyiah

Kronologi Kasus Saiful Mahdi dan Pimpinan Fakultas Teknik Unsyiah
Foto: Net

BANDA ACEH - Kejadian ini berawal dari ujaran Saiful Mahdi, dosen Unsyiah, terkait proses penerimaan CPNS dosen Unsyiah, di group WhatsApp ‘UnsyiahKita’ dan ‘Pusat Riset & Pengembangan’. Di dua grup tersebut, Saiful Mahdi menuliskan:

“Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah Berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru tapi begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen. Hanya para medioker atau yang terjerat ‘hutang’ yang takut meritokrasi.”

Pernyataan ini ditanggapi beragam anggota grup yang merupakan pengajar di Unsyiah. Di grup ‘UnsyiahKita’ pernyataan ini sempat dipertanyakan oleh anggotanya, “Sahihkan, Pak SM?”
Saiful Mahdi (SM) menjawab, “Sahih, layak masuk publikasi terindeks scopus,Q1. He hehehe”

Ujaran ini pun sampai ke Dekan Fakultas Teknik Unsyiah, Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng. Ia merasa keberatan dengan ujaran tersebut. Dari sinilah awal mula permasalahan ini bergulir.

8 Februari 2019
Pada tanggal ini, Taufiq Saidi mengirim surat kepada kepada Rektor Unsyiah dengan nomor: B/432/UN11.1.4/KP/2019. Dalam surat tersebut Taufiq menyebutkan telah terjadi pelanggaran etika terkait penyampaian berita yang belum dipastikan kebenaran dan menjurus penyebaran berita bohong oleh Saiful Mahdi. Pelanggaran etika/penyebaran berita bohong ini menyangkut proses penerimaan CPNS dosen Unsyiah.

Taufiq Saidi mengajukan keberatan kepada Rektor Unsyiah selaku pimpinan atas pernyataan yang bersangkutan dan dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam surat ini, Taufik turut melampirkan berkas screenshot percakapan di group WA ‘UnsyiahKita’ dan ‘Pusat Riset&Pengembangan’.

12 Februari 2019
Empat hari kemudian, Rektor menanggapi surat tersebut. Ia mengirim surat nomor R/1096/UN11/TP.02.02/2019 kepada Ketua Senat Unsyiah, perihal mohon pertimbangan senat terhadap dugaan pelanggaran etika.

13 Februari 2019
Kemudian Senat Unsyiah menanggapinya dengan mengirim surat nomor: R/102/UN11.1/TP.02.02/2019 kepada Ketua Komisi F (Komisi Tata Nilai, Evaluasi, dan Protokoler).

Isi surat ini memohon kepada Komisi F untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, dan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan hasilnya dapat dituangkan dalam berita acara.

14 Februari 2019
Ketua Komisi F, Prof. Dr. Abdul Rahman Lubis, M.Sc., meminta kepada Ketua Senat Unsyiah melalui surat nomor: T/117/UN11/TP.02.02/2019 agar dapat menerbitkan surat undangan narasumber kepada Taufiq Saidi.

Dalam surat tersebut, Taufik Saidi diminta hadir pada Rabu, 20 Februari 2019, pukul 14.30 WIB s.d. 15.30 WIB di Ruang Sekretariat Senat lt. 1 KPA Unsyiah. Agendanya untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran etika/penyebaran berita bohong menyangkut proses penerimaan CPNS dosen di Unsyiah.

15 Februari 2019
Senat Unsyiah kemudian mengirim surat nomor: T/123/UN11.1/TP.02.02/2019, perihal undangan narasumber kepada Taufik Saidi agar yang bersangkutan dapat hadir dijadwal yang telah ditentukan.

18 Februari 2019
Ketua Komisi F juga mengundang para anggotanya melalui surat nomor: T/131/UN11.1/TP.02.02/2019 untuk hadir dalam sidang Komisi F tersebut. Agendanya mendengar klarifikasi narasumber terkait;
-Paten yang berjudul Mesin Pembuat Pakan dengan Tiga Ekstruder
-Dugaan pelanggaran etika/penyebaran berita bohong menyangkut proses penerimaan CPNS dosen di Unsyiah.

20 Februari 2019
Pertemuan pun berlangsung di Ruang Sekretariat Senat Lt. 1 KPA Unsyiah pada pukul 14.30 WIB s.d. 15.30 WIB
Taufik Saidi hadir menyampaikan klarifikasinya di depan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi F.

21 Februari 2019
Ketua Komisi F mengirim surat nomor: T/136/UN11.1/TP.02.02/2019 kepada Senat Unsyiah untuk dapat menerbitkan surat undangan narasumber kepada Saiful Mahdi agar dapat hadir pada Rabu, 27 Februari 2019, pukul 14.00 WIB di Ruang Sekretariat Senat Lt. 1 KPA Unsyiah.

Agenda pertemuan ini mendengar langsung penjelasan dari narasumber terkait dugaan pelanggaran etika/penyebaran berita bohong menyangkut proses penerimaan CPNS di Unsyiah.

Baca: Terkait Kasus Saiful Mahdi, Rektor Unsyiah: Minta Maaf Selesai

Ketua Komisi F juga menyurati para anggotanya untuk hadir mendengarkan klarifikasi tersebut melalui surat undangan rapat Komisi F nomor: T/137/UN11.1/TP.02.02/2019.

Atas permintaan tersebut, di hari yang sama, Senat Unsyiah mengeluarkan surat nomor: T/138/UN11.1/TP.02.02/2019 perihal undangan narasumber kepada Saiful Mahdi, agar dapat hadir di waktu yang telah dijadwalkan.

27 Februari 2019
Pertemuan pun berlangsung di Ruang Sekretariat Senat Lt. 1 KPA Unsyiah. Ketua, Sekretaris, Anggota Komisi F hadir. Tetapi, pada pertemuan ini Saiful Mahdi berhalangan hadir.

Di hari yang sama, Komisi F kembali menyurati Senat Unsyiah melalui surat nomor: T/147/UN11.1/TP.02.02/2019, agar dapat menerbitkan surat undangan narasumber kedua kepada Saiful Mahdi.
Pertemuan selanjutnya dijadwalkan pada Rabu, 6 Maret 2019 di ruang yang sama.

Ketua Komisi F juga kembali menyurati anggotanya untuk menghadiri pertemuan tersebut melalui surat undangan rapat Komisi F, nomor: T/148/UN11.1?TP.02.02/2019.

28 Februari 2019
Senat Unsyiah mengeluarkan surat undangan narasumber nomor: T/155/UN11.1/TP.02.02/2019 kepada Saiful Mahdi dengan agenda klarifikasi narasumber terkait permasalahan ini. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu, 6 Maret 2019.

1 Maret 2019
Saiful Mahdi menanggapi surat Senat Unsyiah tanggal 28 Februari, nomor T/155/UN11.1/TP.02.02/2019. Dalam surat bertuliskan tangan tersebut, ia menjabarkan alasan ketidakhadirannya.

Ada tiga poin penjabarannya, yaitu:
-Saya ada tugas ke luar daerah sesuai copy surat tugas terlampir pada tanggal yang dimaksud (6 Maret 2019)
-Saya tidak merasa pantas sebagai narasumber seperti yang dimaksud karena tidak menguasai masalah tersebut sebagai narasumber
-Alasan lain menyangkut institusi yang tidak dapat saya sampaikan saat ini.

Dalam surat tersebut, Saiful Mahdi juga berharap agar Senat Unsyiah mendapat narasumber yang lebih sesuai untuk keperluan dimaksud.

6 Maret 2019
Pertemuan tetap berlangsung di Ruang Sekretariat Senat Lt. 1 KPA Unsyiah. Ketua, Sekretaris, Anggota Komisi F hadir. Tetapi, pada pertemuan kedua ini Saiful Mahdi kembali berhalangan hadir.

Pada hari yang sama, Ketua Komisi F kembali menyurati Senat Unsyiah dengan nomor surat: T/174/UN11.1/TP.02.02/2019. Dalam surat ini, Ketua Komisi F memohon kepada Ketua Senat Unsyiah agar dapat menerbitkan surat undangan ketiga (terakhir) kepada Saiful Mahdi untuk hadir pada Rabu, 13 Maret 2019 dengan agenda yang sama. Hal ini dilakukan karena yang bersangkutan tidak memenuhi dua kali panggilan/undangan tanggal 27 Februari dan 6 Maret 2019.

Komisi F juga mengundang kembali anggotanya untuk hadir di waktu tersebut melalui nomor surat: T/175/UN11.1/TP.02.02/2019.

8 Maret 2019
Berdasarkan surat Komisi F tanggal 6 Maret 2019, Senat Unsyiah kembali mengeluarkan surat nomor T/179/UN11.1/TP.02.02/2019 perihal undangan narasumber kepada Saiful Mahdi.

Dalam surat ini, Saiful Mahdi diharapkan dapat memenuhi panggilan ketiga (terakhir) pada Rabu, 13 Maret 2019. Sebab klarifikasi yang bersangkutan sangat membantu Komisi F untuk memberikan pertimbangan yang tepat kepada Senat Unsyiah.

11 Maret 2019
Saiful Mahdi menanggapi surat Senat Unsyiah nomor T/179/UN11.1/TP.02.02/2019. Ia menyatakan tidak dapat hadir memenuhi undangan tersebut karena:

1.Saya tak punya kapasitas sebagai narasumber untuk agenda dimaksud. Ada pakar lain yang lebih sesuai untuk menjadi narasumber.

2.Menyangkut agenda seperti dimaksud dalam surat saudara, saya tahu ada pengumuman dari Kemeristek Dikti no B/42/A.A2/KP.02.01/2019 tentang “PEMBATALAN KELULUSAN PELAMAR SELEKSI CPNS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2018” seperti terlampir. Setahu saya itu bukan berita bohong.

3.Pada saat bersamaan saya harus memenuhi undangan dari Forum Masyarakat Statistik (FMS) di Jakarta sesuai undangan dari FMS dan surat permintaan surat tugas dari Jurusan Stastistika terlampir. Kegiatan dengan FMS sudah terjadwal untuk setahun pada tahun 2019, dan tidak bisa dijadwal ulang karena menyangkut kepentingan nasional yang melibatkan banyak pihak, terutama Bappenas, BPS, dan Kementerian/lembaga terkait lainnya.

4.Saya juga tidak dapat dan atau tidak bisa memenuhi ‘Undangan Narasumber’ sebelumnya karena alasan pada poin (1) dan karena sedang menjalankan tugas sesuai surat tugas-surat tugas terlampir.

Surat ini ditembuskan ke Rektor Unsyiah, Dekan FMIPA Unsyiah, dan Ketua Jurusan Statistika FMIPA Unsyiah.

13 Maret 2019
Pertemuan ketiga tetap berlangsung sesuai jadwal. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi F hadir di Ruang Sekretariat Senat Lt. 1 KPA Unsyiah. Dalam pertemuan ini, Saiful Mahdi kembali tidak hadir.

Senat Unsyiah kembali memanggil Saiful Mahdi dengan surat nomor T/193/UN11.1/TP.02.02/2019 perihal klarifikasi laporan pelanggaran etika. Saiful Mahdi diminta hadir pada Senin, 18 Maret 2019, pukul 16.30 WIB di ruang yang sama.

Ketua Komisi F kembali mengundang anggotanya untuk hadir di pertemuan tersebut melalui surat nomor: T/194/UN11.1/TP.02.02/2019

18 Maret 2019
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Sekretariat Senat Lt. 1 KPA Unsyiah ini, turut dihadiri Ketua Senat, Ketua Komisi F, Sekretaris, dan anggota lainnya.
Pada pertemuan ini, Saiful Mahdi hadir untuk pertama kalinya.

19 Maret 2019
Ketua Komisi F mengirim surat nomor: T/209/UN11.1/TP.02.02/2019 kepada Ketua Senat Unsyiah untuk dapat menerbitkan surat undangan kepada narasumber atas nama; Taufik Saidi (Dekan Fakultas Teknik) dan Maimun (Kabag Kepegawaian).

Mereka diharapkan hadir pada Kamis, 21 Maret 2019 untuk klarifikasi lanjutan. Mereka juga diharapkan dapat menghadirkan pembuat soal tes tertulis CPNS 2018 di lingkungan FT Unsyiah.
Setelah menerima surat ini, Ketua Senat Unsyiah langsung menerbitkan surat nomor: T/209/UN11.1/TP.02.02/2019 kepada Taufik Saidi; surat nomor: T/210/UN11.1/TP.02.02/2019 kepada Maimun; dan surat nomor: T/211/UN11.1/TP.02.02/2019 kepada Sukirman (Kasubbag. Pendidikan KPA Unsyiah). Mereka bertiga diharapkan untuk hadir pada pertemuan ini.

Mereka juga diminta untuk dapat mengikutsertakan staf yang terkait dengan tes CPNS beserta bahan-bahan pertimbangan lainnya.

Ketua Komisi F kembali mengundang anggotanya untuk hadir di pertemuan tersebut melalui surat: T/212/UN11.1/TP.02.02/2019.

21 Maret 2019
Pertemuan lanjutan berlangsung di Ruang Sekretariat Senat Lt. 1 KPA Unsyiah pukul 14.00 WIB. Selain dihadiri Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi F, pertemuan ini turut diikuti Ketua Senat Unsyiah.

Hadir sebagai narasumber, Taufik Saidi (Dekan FT), Hasan Yudie Sastra (Dosen FT), Maimun (Kabag Kepegawaian), dan Sukirman (Kasubbag Pendidik).

1 April 2019
Setelah mendengar klarifikasi lanjutan tersebut, Ketua Senat mengirim surat nomor: B/246/UN11.1/TP.02.02/2019 kepada Rektor Unsyiah yang isinya meminta Wakil Rektor II dapat dihadirkan sebagai narasumber terkait masalah ini. Pertemuan lanjutan dijadwalkan pada Jumat, 12 April 2019.

4 April 2019
Ketua Komisi F mengundang kembali anggotanya untuk hadir pada pertemuan lanjutan 12 April 2019 melalui surat nomor: B/267/UN11.1/TP.02.02/2019.

8 April 2019
Ketua Senat mengirim surat nomor: B/275/UN11.1/TP.02.02/2019 perihal undangan narasumber kepada Wakil Rektor II Unsyiah.

12 April 2019
Pertemuan berlangsung di Ruang Sekretariat Senat Lt.1 KPA Unsyiah pukul 14.30 WIB yang dihadiri Ketua dan Sekretaris Senat, serta Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi F. Pertemuan ini turut dihadiri Rektor dan Wakil Rektor II Unsyiah yang bertindak sebagai narasumber.
Agenda pertemuan adalah mendengar klarifikasi dari para narasumber.

16 April 2019
Komisi F mengeluarkan surat nomor: T/296/UN11.1/TP.02.02/2019 kepada Ketua Senat Unsyiah. Isinya adalah:

Berdasarkan hasil dengar pendapat dan penelusuran dokumen yang ada, pernyataan yang dibuat melalui group Whatsapp tersebut tidak terbukti kebenarannya. Di samping itu, pada saat pertemuan Komisi F dengan Saiful Mahdi pada 18 Maret 2019 antara, yang bersangkutan secara lisan merendahkan harkat martabat sesama warga kampus, khususnya terhadap Senat Unsyiah dan anggota Komisi F.

Berdasarkan pertimbangan ini, Saiful Mahdi diberi sanksi berupa teguran tertulis dari Rektor Unsyiah untuk melakukan permohonan maaf kepada Pimpinan FT secara tertulis 1x24 jam setelah diterimanya surat teguran dan melakukan permohonan maaf melalui media WA yang sama. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, maka kepada Saiful Mahdi diberlakukan sanksi.

22 April 2019
Kemudian, Ketua Senat Unsyiah mengirim surat nomor: T/302/UN11/1/TP.02.02/2019 kepada Rektor Unsyiah, perihal pertimbangan senat tentang pelanggaran etika akademik a.n. Saiful Mahdi.
Dalam surat tersebut, Senat Unsyiah memohon bantuan Rektor untuk memberikan teguran tertulis kepada Saiful Mahdi. Isi tegurannya agar yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Pimpinan Fakultas Teknik Unsyiah dan disampaikan melalui media group Whatsapp “UnsyiahKita” dan “Pusat Riset & Pengembangan” dalam waktu 1x24 jam. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka Saiful Mahdi diberlakukan sanksi.

6 Mei 2019
Rektor Unsyiah mengeluarkan surat nomor: 3504/UN11/KP.06.05/2019 perihal teguran pelanggaran etika akademik kepada Saiful Mahdi.

14 Mei 2019
Saiful Mahdi menerima surat teguran tersebut

15 Mei 2019
Saiful Mahdi menyatakan keberatan atas teguran pelanggaran etika akademik.
Ia mengirim surat kepada Rektor Unsyiah dengan tembusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Dekan Fakultas MIPA Unsyiah, dan Dekan Fakultas Teknik Unsyiah.

Dalam surat tersebut, Saiful Mahdi menyatakan keberatan karena ia merasa tidak pernah disidangkan dalam suatu sidang majelis etika akademik di Unsyiah. Ia juga mengaku tidak mengerti isi surat teguran tersebut, karena menurutnya surat tidak disusun sebagaimana seharusnya rumusan suatu surat teguran.

Komentar

Loading...