Unduh Aplikasi

PASCA OTT DI ACEH

KPK Mulai Sasar Proyek Balohan Sabang Rp 221 Miliar

KPK Mulai Sasar Proyek Balohan Sabang Rp 221 Miliar
Foto: Net

BANDA ACEH - Tim Satuan Khusus (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Jumat (10/8).

Kepala BPKS Sayid Fadhil membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Ia sendiri tak berada di Sabang karena sedang berada di BP Batam untuk menjajaki kerja sama khususnya terkait Free Trade Zone untuk dapat diimplemtasikan di Sabang.

“Iya, sebelum Jumat saya dapat info tentang berita tersebut, dan benar, KPK tadi mendatangi kantor BPKS Sabang,” kata Kepala BPKS Sayid Fadhil kepada AJNN melalui pesan WhatShapp.

Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus yang menjerat Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf yakni Aceh Marathon. Namun informasi terbaru yang diterima AJNN, penggeledahan juga terkait proyek Balohan Sabang dengan anggaran mencapai Rp 221 miliar.

Baca: Tender di BPKS, Ada Pihak Klaim Dapat Dukungan Irwandi Yusuf

Salah seorang sumber terpercaya AJNN menyebutkan penyidik KPK sudah menanyakan dokumen-dokumen proyek Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan dengan total anggaran Rp 221 miliar.

Bahkan, kata sumber tersebut, penyidik juga mempertanyakan keberadaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek balohan tersebut. Namun PPTK sedang berada di Batam untuk mendampingi Kepala BPKS Sayid Fadhil.

“Tapi data-data katanya sudah dikasih sama panitia yang ada ke penyidik KPK,” kata sumber AJNN itu.

Masterplan pembangunan dan revitalisasi pelabuhan penyeberangan balohan Sabang. Foto: Ist

Untuk diketahui, proyek Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan dengan total anggaran Rp 221 miliar telah selesai ditender. Perusahaan pemenang proyek tersebut yakni PT Cemerlang Samudra Kontrindo.

Tender proyek tersebut sempat diulang karena pada tahun 2017, perusahaan yang mengikuti tender tidak mencukupi syarat. Bahkan perusahaan-perusahaan yang dinyatakan gugur dan tidak cukup syarat adalah perusahan BUMN.

Baca: Proyek Rp 221 Miliar di BPKS Tender Ulang, Perusahaan BUMN Ikut Gugur

Selanjutnya, setelah adanya pergantian manajemen baru BPKS, proyek tersebut kembali ditender pada tahun 2018. Tender diumumkan di Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Aceh.

Dalam jadwal yang diumumkan dalam LPSE Pemerintah Aceh, pengumuman prakualifikasi dilaksanakan tanggal 19-26 Maret 2018. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada 8 Mei 2018, dan penandatanganan kontrak pada 16-18 Mei 2018.

Ada 167 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender kedua proyek tersebut. Tiga perusahaan mendapat catatan dari panitia lelang, yaitu CV. Cit Nacita, PT. Bangun Karya Perkasa Jaya, dan CV. Empat Saudara.

Baca: Proyek Rp 221 Miliar di BPKS Dimenangkan PT Cemerlang Samudra Kontrindo

Sementara, hanya tiga perusahaan dinyatakan lengkap, dan masuk ke tahap selanjunya, yakni PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, PT. Hutama Karya (PERSERO), dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Setelah proses seleksi, panitia lelang memenangkan PT Cemerlang Samudra Kontrindo dengan harga penawaran Rp 196.860.000.000,00. Perusahaan ini beralamat di Jl. S.Parman, GG.Rustam, no.67-B Petisah Tengah Medan Petisah- Medan-Medan (Kota)- Sumatera Utara.

Proyek tersebut sudah sejak dari awal menjadi sorotan oleh Gerakan Anti Koropsi (GeRAK) Aceh. Pasalnya lembaga antirasuah itu menduga adanya konflik kepentingan pada tender proyek pembangunan Pelabuhan Balohan Sabang. Dimana mereka melihat adanya pihak tertentu yang sangat kencang melobi proyek yang sedang ditender.

Hasil kajian GeRAK Aceh, ditemukan adanya dugaan awal kalau proses pengadaan barang dan jasa di tubuh BPKS sangat rawan disusupi kepentingan tertentu. Salah satu dugaanya adanya pihak tertentu yang berani mengklaim mendapat dukungan dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Baca: Kongsi CSK, PNP dan Tamitana Berlabuh di Pelabuhan Balohan

"Ternyata gejala tentang syndrome untuk mendapat fee tertentu dari proses pengadaan barang dan jasa di tubuh pemerintah masih sangat kuat. Salah satu adanya konflik kepentingan kelompok tertentu untuk mempengaruhi proses pengadaan yang sedang dilakukan," kata Mahmudin, Selasa (12/9/2017).

Dalam kajian GeRAK, lanjut Mahmuddin, ditemukan beberapa temuan awal adanya dugaan permainan dalam memenangkan tender di BPKS.

"Kami menemukan ada kelompok tertentu dengan menjelaskan posisi nilai tawar kepada unit pengadaan barang dan jasa BPKS, kalau perusahaan mereka adalah salah satu perusahaan yang layak dan berhak memenangkan tender yang sedang berjalan. Bahkan kelompok ini berani mengatakan mendapat dukungan penuh dari Irwandi Yusuf," ungkap Mahmuddin saat itu.

Komentar

Loading...