Unduh Aplikasi

SIDANG PRAPERADILAN IRWANDI

KPK: 10 Bukti Yang Diajukan Irwandi Tidak Relevan

KPK: 10 Bukti Yang Diajukan Irwandi Tidak Relevan
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah. Foto: Fauzul Husni

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai 10 bukti yang diajukan Irwandi Yusuf dalam sidang lanjutan praperadilan, Senin (22/10), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak relevan, sehingga sepatutnya dikesampingkan.

Selain itu, KPK juga menilai empat orang saksi fakta yang dihadirkan oleh Irwandi Yusuf, patut diragukan karena memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon baik secara langsung atau menjadi bawahan dari pemohon.

Empat saksi fakta yang diajukan oleh Gubernur Aceh nonaktif itu yakni Agus Salim, Dargo, Erisman Supranoeriz, dan Fenny Steffy Burase.

“Keterangan lain yang diberikan oleh saksi fakta tidak relevan karena saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai kejadian IY tertangkap tangan oleh KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Baca: Patahkan Argumentasi Irwandi, KPK Ajukan 42 Alat Bukti di Praperadilan

Dalam sidang lanjutan itu, kata Febri, KPK telah menyerahkan kesimpulan. KPK meyakini telah mematahkan seluruh dalil Irwandi Yusuf, selama proses persidangan praperadilan ini dengan sekitar 42 bukti yang diajukan.

“Kami telah menyampaikan pada hakim praperadilan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru. Sehingga, KPK meminta agar Hakim menolak Permohonan tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima,” ungkap Febri.

Febri mengaku pihaknya menunggu putusan praperadilan yang rencana akan disampaikan Rabu (24/10) siang dan berharap putusan hakim akan berdampak positif terhadap pengusutan dugaan korupsi terhadap Irwandi Yusuf dan kawan-kawan terkait alokasi anggaran DOK Aceh yang semestinya dapat digunakan secara maksimal untuk kemanfaatan bagi masyarakat Aceh.

“Selain kasus ini, IY juga diduga melakukan korupsi lain, yaitu dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan yang tidak dilaporkan pada KPK sebelumnya sejumlah sekitar Rp 32 miliar yang saat ini dalam tahap penyidikan,” ujarnya.

HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...