Unduh Aplikasi

KPA Bukan PNS, Revisi DIPA BPKS Gagal

KPA Bukan PNS, Revisi DIPA BPKS Gagal
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Media ini beberapa hari yang lalu mendapat informasi dari sumber terpercaya terkait Revisi ke enam DIPA yang gagal dilakukan.

“Akibat yang ditimbulkan dari kelalaian Kepala BPKS dalam mengusulkan revisi DIPA BPKS ini, akhirnya revisi tidak dapat dilakukan mengingat tenggat waktu batas akhir revisi 30 November 2018,” ungkap sumber Ajnn.

Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Aceh

Dari informasi itu, AJNN ini mencoba melakukan penelusuran guna mendapatkan informasi yang akurat dari sumber di internal BPKS. Berdasarkan penelusuran media ini, diketahui bahwa Ihwal sangkarut ini berawal dari mutasi melanggar aturan yang dilakukan 26 September 2018 lalu, di mana Kepala BPKS memberhentikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), lalu Kepala BPKS sendiri merangkap KPA, padahal dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), KPA harus PNS atau jika bukan PNS harus terlebih dahulu mendapat izin Menteri Keuangan RI.

Baca: Kepemimpinan Lemah dan Otoriter, Plt Gubernur Aceh Tegur Kepala BPKS

Atas mutasi tersebut, pada tanggal 27 September 2018 Deputi Pengawas, Abdul Manan menerbitkan memorandum nomor 23/BPKS/DP.P/M/ 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKS serta Kepala BPKsS selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Memorandum tersebut juga ditembuskan kepada Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Sabang, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, Wakil Kepala BPKS serta Deputi BPKS.

Memorandum Deputi Pengawas/APIP BPKS

Dalam memerandumnya, Abdul Manan menegaskan bahwa perombakan personil satuan kerja (Satker) Pengadaan Barang/Jasa dan Mutasi strukutural dalam lingkup kerja BPKS dilakukan tanpa melalui mekanisme musyawarah dan koordinasi di internal manajemen BPKS serta juga tidak melalui konfirmasi dengan atasan langsung dalam unit kerja bersangkutan dalam lingkungan kerja BPKS.

Baca: Kepala BPKS Mutasi Kasatker dan Pejabat Setingkat Direktur

Bahwa menurut Abdul Manan, perombakan personil Satker yang dilakukan secara besar-besaran yaitu dengan mengembalikan KPA Zaldi ke Instansi awalnya, dimana kepala BPKS selaku PA mengambil alih posisi KPA sehingga Kepala BPKS selaku PA pada saat yang sama juga selaku KPA. Mutasi tersebut termasuk hampir semua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kecuali PPK Pengawasan Rizal Rismawan. Menurut Abdul Manan, kondisi ini memperburuk kinerja penyerapan anggaran BPKS, yang mana konsekuensi dari pergantian PPK harus diikuti dengan adendum kontrak antara PPK lama dengan PPK yang baru menjabat.

Menggapi hal tersebut, Koordinator Gerak Aceh, Askalani menilai manajemen BPKS tidak dapat memahami secara baik terhadap mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan APBN. Sehingga banyak persoalan yang muncul karena kelalaian Kepala BPKS.

Askalani mencontohkan terkait penyelesaian terhadap pembayaran tunggakan pekerjaan tahun 2016 dan 2017 tidak dapat direalisasikan, terbukti dengan proses pengajuan buka blokir pada anggaran tersebut yang sebenarnya bisa diselesaikan sejak dahulu, tetapi tidak dapat dituntaskan dan dana tersebut mengendap sampai sekarang.

“Ada beberapa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan sejak tahun 2017, dan telah habis masa pemeliharaannya, tetapi tidak dapat dibayarkan oleh BPKS tahun ini, KPA lama yang menjabat sudah diganti padahal pada saat itu KPA lama sedang mempersiapkan proses pengajuan verifikasi ke BPKP untuk mendapat rekomendasi pembayaran tunggakan tersebut sesuai dengan ketentuan yg berlaku,” ungkapnya.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh media ini, bahkan ada beberapa rekanan sampai menyurati DKS dan Deputi Pengawasan BPKS melaporkan perihal tunggakan tersebut.

Menurut salah seorang Anggota Dewan Pengawas BPKS, Munawar Liza Zainal, petaka ini semua terjadi sejak adanya mutasi yang lalu, yang dilakukan oleh kepala BPKS pada tanggal 26 September.

“Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Dinas PU Provinsi Aceh diberhentikan, dan sejak saat itu kepala BPKS yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) langsung merangkap menjadi KPA. Padahal untuk menjadi KPA, PPSPM dan Bendahara, sesuai aturan, haruslah Pegawai Negeri Sipil, kalaupun bukan PNS, harus diajukan untuk mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan”ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa masalah KPA ini banyak aturan yang mengatur, seperti Perpres 54 jo Perpres 70, PP 45 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 190 tahun 2012 yang secara tegas mengatakan bahwa KPA harus diangkat dari PNS.

Menurutnya, Dewan Pengawas sudah mengingatkan jauh-jauh hari, begitu juga dengan DKS juga sudah menegur manajemen BPKS terkait masalah ini. Bahkan secara internal, Deputi Pengawasan yang salah satunya sebagai pengendalian resiko sudah mengingatkan pada minggu pertama setelah SK mutasi itu terbit melalui memo-nya.

“Namun kepala BPKS tetap ngotot, dan jabatan KPA tetap dia pegang, dengan berbagai alasan seperti, Force Majeure lah, diskresi lah. Bahkan Deputi Pengawasan pun tidak lagi dilibatkan dalam segala hal sejak keluarnya memo itu,” ungkap Munawar.

Konsekuensi yang ditimbulkan atas pengambilalihan KPA oleh Kepala BPKS yang bukan PNS kata Munawar, KPPN menolak untuk menyetujui revisi ke-enam, yang juga merupakan revisi terakhir bagi BPKS.

Entah menyadari kesalahan yang telah dibuat, untuk dapat megajukan revisi, kepala BPKS mencari KPA dari PNS. Dimana Kepala BPKS meminta kepada PNS di BPKS untuk menjadi KPA, dimana menurut informasi yang diperoleh media ini,semua menolak.

Karena upaya di atas gagal, guna mendapatkan KPA yang berstatus PNS, Kepala BPKS menyurati Gubernur Aceh selaku Ketua DKS pada tanggal 23 November 2018 perihal Permohonan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan ke BPKS.

Surat Kepala BPKS Terkait Pemohonan PNS Dipekerjakan di BPKS

Dalam suratnya, Sayid menyebutkan guna menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh (seharusnya Peraturan Gubernur Aceh) selaku Ketua DKS nomor 17 tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKS dan Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua DKS nomor 515/99/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang pengangkatan Kepala. Wakil Kepala dan Deputi pada BPKS, maka dengan ini memohon kepada Bapak untuk dapat menyetujui PNS di lingkungan Pemerintah Sabang dipekerjakan ke BPKS sebagai KPA, dengan mengikuti semua peraturan yang berlaku.

Selanjutnya dalam suratnya tersebut, Sayid mengatakan bahwa dikarenakan batas waktu mengajukan revisi keenam jatuh pada tanggal 30 November 2018 maka mohon kiranya penunjukan PNS dapat kami terima paling lambat tanggal 29 November 2018.

Berdasarkan sumber media ini lagi, surat Kepala BPKS tanggal 23 November 2018 tersebut baru dikirimkan Rabu (28/11), padahal Direktorat Perbendahaan Kantor Wilayah Provinsi Aceh telah menyampaikan batas waktu revisi anggaran tahun 2018 paling lambat 30 November 2018, sesuai surat yang ditujukan kepada para Kuasa Peguna Anggaran (KPA) tanggal 8 Oktober 2018.

“Pengajuan permintaan KPA ini sudah sangat terlambat, karena sangat susah untuk mencari PNS yang mau dijadikan KPA pada saat-saat akhir tahun begini, apalagi dana yang diurus jumlahnya ratusan miliar rupiah,” ungkap Munawar Liza.

Terkait gagalnya revisi keenam DIPA BPKS ini, dibenarkan oleh Nova Iriansyah selaku Ketua DKS yang dikonfirmasi AJNN via WhatsApp

“Ya benar dinda. Tks” kata Nova Iriansyah.

Gagalnya revisi dan tidak terbayarnya tunggakan yang lalu, sangat berpengaruh kepada kinerja BPKS di Tahun Anggaran 2018.

“Seharusnya jika pekerjaan sekarang dibiayai dengan DIPA 2018, maka DIPA 2019 bisa untuk mendanai proyek/pekerjaan yang baru/yang lain, tetapi karena pekerjaan 2018 belum selesai, maka dana 2019 digunakan untuk membiayai proyek 2018. Miris dan kasihan,” ungkap Munawar Liza.

Lebih parahnya lagi, semenjak dilantik Kepala BPKS banyak melakukan perjalanan dinas, sehingga dana yang tersedia telah habis. Dengan tidak adanya revisi, maka sebagian perjalanan dinas sudah dipastikan tidak bisa dibayarkan.

“Ini juga sudah diingatkan dalam evaluasi Dewan Pengawas dan dalam surat teguran keras DKS. Tetapi tidak diperdulikan dan terkesan tidak memikirkan dampak yang akan diterima oleh lembaga BPKS,” tambah Munawar Liza.

Sementara itu, Kepala BPKS Sayid Fadhil yang dikonfirmasi AJNN mengatakan revisi DIPA suda beberapa kali dilakukan, namun saat-saat terakhir baru diketahui bahwa KPA itu harus PNS

"Waktu kita revisi itu bolak balik karena format revisi itu berbeda, kemudian pas akhir waktu kita revisi baru muncul di situ bahwa KPA harus PNS, sehingga kalang-kabut kita. Kalau kita tahu dulu kita usulkan aja PNS. Masalahnya last minit kita baru dapat pemahaman bahwa KPA itu harus PNS. Dinas keuangannya lupa memberitahukan juga dan kita juga enggak ngeh, masalahnya revisinya sudah selesai semua, sudah bolek balik kita revisi, sudah enam kali," katanya.

Namun hal itu kata dia, tidak mengganggu pada sistem, hanya ada beberapa kegiatan yang tidak bisa laksanakan, itu juga terjadi pada kegiatan-kegiatan yang lain.

" Prinsipnya kalaupun revisi itu kita laksanakan mungkin tidak terkejar juga walapun KPA yang tandatangani karena pelaksanaanya sudah mepet sekali, cuma beberapa hari lagi dan revisi itu tidak pada prinsip, hanya beberapa poin saja. Kalau yang di DIPA itu on the track, terlaksana seperti biasa, tidak ada masalah," jelasnya.

Kata dia, dengan gagalnya revisi karena beda pemahaman itu ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan seperti rekrutmen pegawai yang tadi bisa dilaksanakan akhir tahun harus dilaksanakan awal Januari mendatang.

"Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu prinsipil," katanya.

Menurutnya, terkait perjalanan dinas yang belum masuk revisi itu bisa dibayarkan dari beberapa pos kegiatan yang belum terlaksana dan kegiatan-kegiatan yang sudah berakibat pada pengeluaran anggaran tapi belum masuk revisi itu akan diambil dari pos anggaran lain yang kode anggarannya sama.

"Kalau terkait tunggakan rekanan tahun lalu itu sebenanya ingin kita bayarkan tahun ini, tapi ternyata setelah kita koordinasi dengan pihak BPKP , itu pihak rekanannya sendiri khususnya yang ditangani pak Reza Faisal kemarin kalau saya tidak salah sudah kita cari dokumen pendukung. karena itu pekerjaan lalu dan ada masalah teknis juga sehingga ada yang tidak bisa kita bayarkan," jelasnya.

Sayid menambahkan, sementara ini tidak apa persoalan revisi keenam itu, dan saat ini pihaknya fokus pada Balohan saja dulu karena disitu banyak menyerap anggaran.

Sementara itu, Kakanwil Perbendaharaan Provinsi Aceh, Sayid Burhan saat dikonfirmasi terkait gagalnya revisi DIPA BPKS hingga berita ini diturunkan belum mendapat jawaban.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...