Unduh Aplikasi

Korban Gempa Pidie Jaya Kembali Dipersulit

Korban Gempa Pidie Jaya Kembali Dipersulit
Reruntuhan gempa Pijay 2016 silam. Foto: Muksalmina

PIDIE JAYA - Oknum-oknum yang terlibat dalam proses rehab rekon pemukiman warga pascagempa Pidie Jaya 7 Desember 2016 lalu dinilai terus bermain demi meraup keuntungan bantuan dana hibah tersebut. Padahal pada ketentuannya, dana hibah untuk pembangunan kembali rumah yang rusak akibat gempa akhir tahun 2016 itu tidak dibenarkan untuk pemotongan apapun, kecuali untuk pengurusan administrasi sekitar Rp 500 ribu.

"Pemotongan hanya boleh dilakukan untuk keperluan administrasi, tapi maksimal Rp 500 ribu, itupun sudah ada untuk transportasi," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya, M Nasir benerapa waktu lalu.

Ironisnya, dihimpun AJNN hampir setiap penerima manfaat dilakukan pemotongan, baik untuk alasan pengurusan administrasi dan juga berbagai alasan lainnya, dengan jumlah bervariasi.

Salah seorang penerima manfaat M Harun, warga Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, kepada AJNN Senin (31/12) mengaku dipersulit saat proses pencairan tahap ketiga.

Ia menjelaskan, sebagai penerima manfaat yang masuk katagori rusak berat harus membuat gambar sendiri, tapi gambar tersebut dihadapkan harus dibuat oleh konsultan pendamping.

"Mereka (konsultan pendamping) meminta Rp 2.5 juta untuk pembuatan gambar, tapi saya tidak setuju dengan jumlah demikian. Mereka menawar Rp 1.7 juta supaya mereka saja yang membuat gambar, dengan alasan kalau buat sendiri nanti akan dipersulit," kata Harun.

Harun terpaksa harus menerima tawaran dari konsultan pendamping tersebut. Namun, saat proses pencairan tahap ketiga, ia dipaksa harus menambah Rp 500 ribu lagi untuk pembuatan gambar tersebut.

Celakanya, ketika ia menyanggupi permintaan konsultan pendamping, ia kembali dihadapkan harus membuat gambar lain karena pembangunan yang dilakukannya tidak sesuai dengan gambar yang telah dibuat.

"Pertama saya sudah menyetujui pembuatan gambar Rp 1.7 juta, tapi mereka kembali meminta Rp 500 ribu lagi, kata mereka untuk orang kabupaten. Sekarang harus kembali membuat gambar lain. Saya merasa sangat dipersulit, apakah seperti ini yang harus kami terima," ungkap Harun.

Eliminasi Malaria

Komentar

Loading...