Unduh Aplikasi

Komnas HAM: Pelaku Pelecehan Seksual Tidak Cukup Dijerat dengan Qanun Jinayat

Komnas HAM: Pelaku Pelecehan Seksual Tidak Cukup Dijerat dengan Qanun Jinayat
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Aceh angkat bicara terkait kasus dugaan pelecehan seksual oleh pimpinan dayah terhadap santrinya yang terjadi di Lhokseumawe.

Kepala Komnas HAM Aceh, Sepriady Utama menilai, pelaku pelecehan seksual tidak akan cukup memberikan efek jera jika hanya dijerat dengan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

"Tidak semua kasus tindak pidana efektif diterapkan kalau korbannya adalah anak dan perempuan dengan hukuman yang diatur dalam Qanun hukum jinayat. Tidak akan cukup memberikan efek jera," kata Sepriady Utama dalam keterangannya yang diterima AJNN, Sabtu (13/7).

Sepriady menuturkan, kekerasan seksual terhadap anak meningkat secara signifikan, hal itu dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, ketertiban.

Karena itu, Komnas HAM Aceh menyarankan agar bisa memberi efek jera terhadap pelaku, maka proses tindakan hukumnya harus menggunakan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.

"Dimana selain terdapat pemberatan ancaman hukuman juga diatur mengenai ancaman hukuman tambahan," ujarnya.

Kumudian, Sepriady menyesalkan dugaan pelecehan seksual terhadap anak kembali terjadi, sehingga menimbulkan keprihatinan semua pihak mengingat kasus tersebut terjadi di lingkungan Iembaga pendidikan yakni pesantren

Baca: LBH: Pelaku Pelecehan Seksual Harus Dihukum dengan UU, Bukan Qanun Jinayat

Komnas HAM meminta kepolisian melakukan pengembangan kasus tersebut melalui penyelidikan dan penyidikan agar perkara ini terang berderang, berapa jumlah korban serta pola kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami korban.

"Pengembangan juga dibutuhkan untuk mengetahui keterlibatan pelaku Iain dalam kasus ini," tuturnya.

Komnas HAM berharap proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum harus memberikan atensi khusus dalam perlindungan akses informasi korban dan keluarga, sehingga mereka mendapat perlindungan serta tidak menjadi korban kedua kali.

"Perlindungan tersebut juga dibutuhkan dalam rangka untuk menjadikan korban dan keluarga bersikap kooperatif dalam mengungkap kesaksian terhadap kasus yang dialaminya," tandas Sepriady.

Komnas HAM, lanjut Sepriady, juga meminta aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan jaminan perlidungan kepada mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

"Korban juga harus segera mendapatkan perlindungan dan pendampingan baik secara hukum maupun untuk kepentingan rehabilitasi dari pemangku kewajiban yakni pemerintah," tegasnya.

Komnas HAM menghimbau, semua pihak mendukung penuh upaya aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan serta pengembangan kasus tersebut. Apa yang dilakukan kepolisian merupakan implementasi dari pemenuhan hak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan kedudukan didepan hukum sesuai dengan pasal 17 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Sepriady menambahkan, Komnas HAM Aceh akan terus memantau perkembangan atas penanganan kasus itu. Serta juga menghimbau khususnya pengguna media sosial dan seluruh elemen masyarakat lainnya untuk tidak menggeneralisir perkara tersebut dengan menyudutkan Iembaga pendidikan (pesantren atau dayah).

"Karena tindakan tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pesantren dan dayah, sebagaimana diketahui bahwa di Aceh khususnya lembaga pendidikan tersebut telah berkontribusi banyak dalam memajukan pendidikan dAceh," pungkas Sepriady.

HUT RI 74 - Pemkab Aceh Jaya
Idul Adha - Bank Aceh
Ubudiyah PMB 2019

Komentar

Loading...