Unduh Aplikasi

KIP Kecewa Tak Dapat Bantuan dari Pemerintah Aceh

KIP Kecewa Tak Dapat Bantuan dari Pemerintah Aceh
Foto: Net

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengaku kecewa terhadap Pemerintah Aceh karena hingga saat ini belum memberikan bantuan apapun untuk mendukung penyelenggaraan pemilu.

Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri mengatakan, pihaknya sudah kekurangan anggaran pelaksanaan pemilu, hal itu disebabkan karena banyaknya pengambilalihan KIP kabupaten/kota di Aceh yang belum dilantik oleh kepala daerah masing-masing, sehingga semua proses tahapan pemilu dilaksanakan KIP provinsi.

Samsul menyampaikan, sejak mereka dilantik sebagai Komisioner KIP Aceh, sudah ada daerah yang diambil alih seperti KIP Simuelue, Aceh Selatan dan Aceh Tenggara. Kemudian, seiring berjalannya waktu hingga hari ini, bertambah lagi daerah yang diambil alih KIP Aceh yaitu Bener Meriah, Aceh Timur, Aceh Tengah dan Nagan Raya.

Persoalan kekurangan dana tersebut sebenarnya sudah disampaikan ke Pemerintah Aceh dalam hal ini Plt Gubernur Nova Iriansyah, tetapi hingga hari ini belum juga diberikan bantuan dalam bentuk apapun.

"Sudah empat kali mereka (Pemerintah Aceh) minta kami untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami butuhkan, tapi sampai hari ini tidak ada berita apapun bahwa mereka membantu kita," kata Samsul Bahri saat menggelar konferensi pers di kantor KIP Aceh, Senin (15/4).

Selain itu, KIP Aceh juga sudah menyampaikan kebutuhan lain kepada Pemerintah Aceh, seperti kantor, tanah agar dapat membangun kantor KIP sendiri dengan dana APBN, hingga keperluan untuk membiayai tenaga honorer sebanyak 35 orang dan berbagai hal lainnya.

Padahal, kata Samsul, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jelas disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban membantu penyelenggara pemilu.

Kondisi seperti ini, sambungnya, hanya terjadi di Aceh, sedangkan 33 provinsi lain di Indonesia yang hanya melayani 16 partai politik semuanya mendapatkan bantuan dari pemerintahan masing-masing.

"Kenapa di 33 provinsi lain yang tidak punya undang-undang khusus dibantu, mereka melayani 16 parpol. Kami tambah empat partai lokal, seharusnya pemerintah membantu lah," ujarnya.

"Kalau seperti ini, kami kecewa kepada Pemerintah Aceh," ungkap Samsul.

Persoalan ini, lanjutnya, sudah disampaikan ke KPU RI, dan mereka meminta agar pusat memberikan perhatian kepada KIP Aceh, mengingat banyak daerah yang sedang diambil alihkan.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris KIP Aceh, Darmansyah menyebutkan bahwa kebutuhan besar anggaran KIP Aceh selama ini adalah untuk membiayai perjalanan dinas pengambilalihan KIP kabupaten/kota, dan sejauh ini mereka menggunakan APBN, namun dana tersebut sudah sangat minim. Maka oleh sebab itu diminta ke Pemerintah Aceh.

"Saat ini, perjalanan dinas saja sampai Rp 2 miliar lagi dibutuhkan untuk beberapa KIP  kabupaten/kota yang diambil alih," pungkasnya.

Komentar

Loading...