KIP Aceh Plenokan Permintaan Penundaan Tahapan Pemilu 2019

KIP Aceh Plenokan Permintaan Penundaan Tahapan Pemilu 2019
Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi. Foto: You Tube

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akan menggelar pleno menindaklanjuti permintaan DPRA agar menunda pelaksanaan tahapan pemilu legislatif 2019. KIP telah menerima surat permintaan yang diteken Ketua DPRA, Tgk Muharuddin.

"Suratnya sudah kami terima, tapi sebagai ketua lembaga setiap keputusan yang diambil harus collective collegial (secara bersama-sama) untuk itu terkait surat kami akan menggelar pleno," kata Ketua KIP Ridwan Hadi kepada AJNN, Rabu 11 Oktober 2017.

Hal itu disampaikan Ridwan saat diminta menanggapi pernyataan Iskandar Usman Al-Farlaky, anggota komisi I, dalam jumpa pers di Media Center DPRA, Selasa (10/11). Dalam jumpa pers yang digelar menanggapi surat permintaan maaf mentri dalam negeri itu, Iskandar yang didampingi Ketua Fraksi Gerindra/Pks Abdurahman, menyatakan DPRA akan menunda pencairan anggaran bagi kebutuhan pelaksanaan pemilu 2019 di Aceh.

Baca: DPRA Ancam Bekukan Anggaran Pelaksanaan Pemilu 2019

Penundaan dilakukan hingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan tetap (inkrah) terkait gugatan DPRA atas pemberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berdampak pencabutan pasal 57 dan 60 Undang-Undang Pemerintah Aceh.

"Pagu anggarannya untuk itu (pemilu 2019), kami tahan tidak boleh dicairkan, kami bintangkan. Ketika putusan MK sudah ada (Inkrah) kembali menggunakan dua pasal dalam UUPA, bintang itu kami buka. Silahkan (KIP) Aceh bekerja," kata Iskandar yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh (PA).

Begitupun Ridwan enggan mengomentari saat ditanya apakah penundaan pencairan tidak akan menggangu tahapan pemilu legislatief yang tengah dijalankan KIP.

"Belum ada (anggaran) yang ditahankan? Kalau wacana saya tidak boleh mengomentari. Yang jelas saat KIP masih dalam tahapan menerima pendaftaran partai politik lokal yang akan berlangsung hingga 16 Oktober," kata Ridwan.

Hingga Rabu Oktober, kata Ridwan, belum ada partai lokal yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2019 kecuali Partai Islam Aceh (PIA). Begitupun KIP belum memberikan tanda terima, karena dokumen yang diajukan pengurus PIA belum lengkap.

Dia menambahkan untuk verifikasi partai lokal, KIP Aceh telah mengajukan usulan anggaran kepada DPRA saat membahas Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) KUA-PPAS APBA Perubahan tahun 2017 bersama Komisi I.

"Sudah kami ajukan sebesar Rp 3,7 miliar," kata Ridwan Hadi.

data-ad-format="auto">

Komentar

Loading...