Unduh Aplikasi

Kewenangan Diserobot, DPRK Aceh Utara Juga Kecam KPU

Kewenangan Diserobot, DPRK Aceh Utara Juga Kecam KPU
Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Muthaleb alias Taliban

ACEH UTARA - Instruksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk segera melakukan persiapan ujian tes tulis bagi calon anggota KIP di seluruh Aceh, juga mendapat kecaman dari DPRK Aceh Utara.

Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Muthalib atau Taliban kepada AJNN mengatakan, KPU telah melabrak peraturan perundang-undangan dan mengkebiri kewenangan lembaga legislatif di Aceh terkait seleksi anggota KIP.

Baca: DPRK Pidie: KPU Pusat Kebiri Kekhususan Aceh

"Kita mengecam kebijakan KPU Pusat. Kewenangan menyeleksi dan memilih komisioner KIP di Aceh adalah domainnya DPRK setempat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)," ujar Taliban, Kamis, (11/1).

Menurutnya, hal tersebut menandakan jika KPU tidak memahami dan mematuhi amanah UUPA. Surat perintah KPU tersebut jelas melecehkan kekhususan dan keistimewaan Aceh yang telah dijamin Undang-undang.

"Dalam UUPA Pasal 56 dengan jelas disebutkan jika pemilihan komisioner KIP di Aceh diusulkan oleh DPRA dan DPRK, baru kemudian ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota" ungkapnya.

Atas dasar tersebut, pihaknya berencana akan menyurati KPU Pusat sebagai bentuk klarifikasi dan protes.

"Kita akan surati KPU. Kita sampaikan jika surat dari Sekjend KPU itu khusus untuk Aceh tidak berlaku (cacat hukum) karena mengabaikan amanah UUPA. Harusnya mereka paham hal tersebut," sesalnya.

Komentar

Loading...