Unduh Aplikasi

Ketika Jalan Raya Menjadi Lubang Maut

Ketika Jalan Raya Menjadi Lubang Maut
Ilutrasi: jalan berlubang di Desa Lameu, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Foto: AJNN.Net/Salman

LHOKSEUMAWE - Jalan nasional yang menghubungkan antar kabupaten/kota dan provinsi di Aceh kerap sekali memakan korban jiwa. Kendaraan berupa sepeda motor, bus, truk, mini bus hingga mobil pribadi, kerap mengalami kecelakaan seperti tabrakan, masuk jurang, masuk jalan berlubang, kecelakaan tunggal (terjatuh atau terpeleset), dan terlindas hewan.

Seperti baru-baru ini terjadi di Kabupaten Aceh Timur, kecelakaan terjadi berturut-turut hingga merenggut puluhan nyawa dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan. Kejadian senada juga terjadi di jalan lintas nasional wilayah hukum Polres Aceh Utara dan juga Lhokseumawe, bahkan sebagian daerah di Provinsi Aceh lainnya.

Keselamatan dan nyawa manusia menjadi ancaman ketika berbagai kejadian tersebut menimpa. Ada yang luka ringan, luka berat, patah-patah hingga merenggut nyawa pengendara. Jalur yang seharusnya menjadi arah menuju silaturrahmi dan mencari ladang rezeki malah menjadi lubang maut bagi manusia.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan, melalui Kasat Lantas, AKP Widya Rachmad Jayadi menjelaskan dinamika dan problem kecelakaan lalulintas di jalan raya bukan hanya di Provinsi Aceh saja, Indonesia dan ditingkat dunia kejadian itu pasti ada.

“Kejadian kecelakaan lalulinta peringkat nomor lima selain penyakit-penyakit mematikan lainnya berdasarkan hasil survei World Health Organization (WHO). Dari hasil survei tersebut memang khusus di provinsi kita (Aceh) kembali lagi kepada kesadaran masyarakat pengguna jalan itu sendiri,” kata Widya saat dihubungi AJNN.

Widya menjelaskan penyebab kecelakaan di jalan raya karena kesadaran masyarakat yang masih minim, misalnya membiasakan pelanggaran-pelanggaran, menyepelekan keselamatan berlalu lintas, membiasakan beberapa etik berlalu lintas yang salah, dan mengesampingkan keselamatan, baik itu pengemudi maupun penumpang.

“Selain keselamatan dia sendiri, otomatis akan berdampak dan mempengaruhi keselamatan pengguna jalan yang lainnya juga,” jelas Kasat.

Menurutnya, dalam berkendaraan standar kecepatan jalan sudah ditentukan oleh rambu-rambu lalu lintas yang dipasang oleh dinas terkait. Misalkan, di salah satu kawasannya kecepatan maksimal 30 kilometer per jam, atau 60 kilometer per jam. Namun, rambu-rambu tersebut yang belum dihiraukan oleh pengendara di jalan raya.

Baca: Jalan Berlubang Makan Korban di Aceh Utara, Satu Orang Meninggal Dunia

“Karena hampir setiap penggal jalan ataupun ruas jalan sudah ada rambu-rambu peringatan untuk maksimal batas kecepatan. Misalkan ada angka 20, 30, 40, 50 dilingkari merah, itu artinya di ruas jalan itu maksimal perjalanan kilometer per jam. Pengendara masih minim pengetahuan tentang itu, apa sih artinya, dari tulisan yang dilingkari merah tersebut," ungkapnya.

Ia mengungkapkan kalau ada lima pilar yang berwewenang terkait lalu lintas yakni polisi, dinas kesehatan, jasa raharja, dinas perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Lima pilar keselamatan ini yang wajib berperan aktif untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas, dan proaktif dalam keselamatan masyarakat pengguna jalan.

"Kalau masalah rambu-rambu lalu lintas, kami bersama dinas perhubungan sudah bersinergi dan berhubungan baik terkait permasalahan di lapangan," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan intansi terkait jalan yang berlubang di wilayah hukum Kota Lhokseumawe. Ia berujar kalau jalan rusak berlubang disebabkan faktor cuaca atau hujan yang berpengaruh kepada infrastruktur jalan.

"Kami berharap kepada masyarakat patuhi dan taati rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan jangan takut terhadap polisi lalu lintas yang sedang mengatur jalan. Karena mengawasi itu adalah wujud kepedulian kami terhadap keselamatan pengguna jalan," jelasnya.

Anggota DPRK Lhokseumawe, M Hasbi mengatakan kalau kebanyakan kecelakaan terjadi karena infrastruktur di jalan raya sudah mulai rusak. Misalkan, jalan berlubang sehingga membuat pengendara tidak melihat.

“Dalam hal ini masyarakat harus berani membuat laporan ke intansi terkait kalau menemukan jalan yang rusak dan berlubang, terutam lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan," ujarnya.

Kemudian, kesadaran masyarakat dalam berkendaraan juga sangat dibutuhkan seperti tidak ugal-ugalan di jalan raya. Oleh karena itu, perlu sosialisai terhadap mereka terkait dengan kecepatan berkendara sesuai dengan kondisi jalan.

“Masyarakat yang sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) seharusnya sudah lulus tes kelayakan. Meskipun hal ini dianggap kecil, namun resikonya sangat besar untuk keselamatan,” jelasnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat supaya mematuhi rambu-rambu lalu lintas untuk mengurangi resiko kecelakaan.

"Begitu juga dengan dinas terkait, lampu jalan dan rambu-rambu yang rusak harus segera diganti atau diperbaiki, jangan dibiarkan rusak begitu saja," tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Yusrizal, mengatakan, sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Kemudian, apabila belum dapat dilakukan perbaikan terhada jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

“Ada ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang abai terhadap kerusakan jalan sesuai wewenangnya. Pada Pasal 273 setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp12 juta,” ungkapnya.

Sebenarnya, kata Ysurizal, undang-undang tersebut sudah sangat lama, masyarakat selama ini bukan tidak mengetahui, akan tetapi malas membaca terkait aturan perundang-undangan, sehingga mereka awam akan hal itu. Jika mereka memahami, ketika menjadi korban akibat jalan berlubang bisa minta pertanggungjawaban dari pemerintah.

“Jika kecelakaan di jalan nasional, maka minta pertanggungjawaban ke Pemerintah Pusat melalui Menteri Perhubungan atau intansi terkait. Dan jika kecelakaan di jalan provinsi, maka harus minta pertanggungjawaban di pemerintah provinsi, begitu juga kalau lintas kecamatan, siapa yang berwewenang atas jalan itu, apakah provinsi atau pusat,” jelasnya.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...