Unduh Aplikasi

Kerancuan Usaha Perkebunan

Kerancuan Usaha Perkebunan
Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (DLHK) Saminuddin B Tuo. Foto: Net

Oleh: Saminuddin B Tuo

Senin lalu saya menulis tentang tanah HGU. Pengertian Tanah Negara serta perbedaan tanah HGU dengan Tanah Negara yang di atasnya diberikan Izin Usaha. Dari berbagai komentar, ternyata masih banyak yang bicara tanpa membedakannya. Padehal keduanya mempunyai implikasi hukum yang sangat berbeda. Akhirnya ngaco lagi.

Tapi sudahlah, sepertinya memang tidak ingin paham. Cuma mau membela capresnya saja. Sebelum SK HGU diterbitkan oleh BPN, pemohon harus melakukan proses perolehan tanah. Tanah yang dilaporkan dikuasai oleh pemohon itulah yang kemudian diukur oleh BPN.

Di dalam areal tanah yang diukur itu semestinya sudah "clear & clean". Tidak boleh lagi terdapat masalah di situ, misalnya ada hak-hak pihak lain. Oleh karena itu hasil pengukuran harus diperiksa.

Kebetulan saya cukup lama mewakili kehutanan menjadi anggota Panita Pemeriksaan Tanah B. Biasa disebut "Panitia B." Tugasnya antara lain melakukan verifikasi hasil pengukuran tanah calon HGU, apa betul di situ sudah "clear & clean."

Panitia B ini dipimpin oleh Kakanwil BPN. Anggotanya selain dari BPN sendiri ada unsur mewakili instansi perkebunan, kehutanan, pemkab, camat, kades setempat, dll.

Sebagai mewakili kehutanan saya lebih fokus memeriksa aspek kehutanan saja. Misalnya memastikan letaknya tidak berada di dalam kawasan hutan dan posisinya di lapangan sama dengan yang tergambar di peta. Selain itu juga informasi keberadaan satwa yang dilindungi. 

Itu perlu dipastikan karena HGU tidak boleh diterbitkan di atas Tanah Negara yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan. Ketentuannya begitu. Dari bertahun-tahun menangani spasial Kawasan Hutan dan menjadi anggota Panitia B, ternyata banyak sekali persoalan yang terjadi.

Selain untuk permohonan baru, Panitia B juga melakukan hal yang sama jika ada perpanjangan HGU. Di sini biasanya sudah muncul persoalan baru yang lebih komplek.

Kalau ditelusuri, sumber persoalan itu berawal dari pemberian Izin Lokasi oleh Bupati. Oleh karena itulah kemudian saya merancang Pergub tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi. Banyaknya persoalan itu berpotensi menjadi masalah, terutama bagi instansi yang menerbitkan HGU.

Tuntutan agar akses terhadap data HGU bisa dibuka, bukan sesuatu yang baru. Namun kenyataannya sampai saat ini masih sulit, kecuali untuk kasus-kasus tertentu. Itupun dengan persyaratan yang sangat ketat.

Kesulitan mendapatkan akses informasi data HGU kepada BPN membuat orang lalu mencari alamat kantor perkebunan dan kehutanan. Bukankah logisnya data HGU itu ada di instansi penerbitnya?

Alasan yang sering dikemukakan, BPN menganalogikan data HGU itu sama dengan data rekening bank. Di telinga saya sebenarnya alasan itu terdengar agak lucu. Waktu institusi kehutanan disatukan dengan perkebunan, saya pernah merancang aturan agar HGU dan kegiatan perkebunan tidak bermasalah dengan Kawasan Hutan. Dan terhadap yang sudah terlanjur, ada mekanisme eksekusi yang dapat menyelesaikannya.

Selain itu juga menyangkut sengketa antara pemegang HGU dengan masyarakat setempat. Sengketa itu bisa dicegah dengan mengurai sumber masalahnya. Memang ada ketentuan yang dibuat oleh pusat tapi masih bersifat umum, kurang memberi kepastian. Bisa ditafsirkan macam-macam.

Misalnya tidak diatur bagaimana teknis pelaksanaan hubungan kerja perusahaan dengan masyarakat setempat. Tidak cukup hanya menyebut perusahaan wajib membangun kebun masyarakat. Harus dengan langkah-langkah yang lebih konkrit memastikan kewajiban itu dipenuhi.

Contoh kasus, bagaimana kalau tanah masyarakat tidak tersedia? Kebun yang dibangun untuk masyarakat itu kapan waktunya diserahkan? Dalam keadaan bagaimana harus diserahkan? Hak dan kewajiban kedua belah pihak bagaimana? Semua harus dibuat bersifat mengikat dan transparan, supaya tidak ada yang dirugikan.

Belum lagi kaitannya dengan pemerintah kabupaten, kontribusinya terlalu kecil. Menurut UUPA (UU Agraria), jangka waktu HGU paling lama 35 tahun. Dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Dalam PP No. 40/1996 disebutkan setelah diperpanjang 25 tahun dapat diperbarui paling lama 35 tahun.

Cukup panjang masa aktif HGU. Pastilah akumulasi keuntungan sudah sangat besar. Semestinya pada saat perpanjangan, pemda provinsi dan kabupaten sudah mendapatkan saham otomatis. Supaya tidak selamanya hanya menjadi penonton.

Tapi "cita-cita" saya itu tidak sampai terwujud. Walaupun waktu itu kehutanan dan perkebunan satu rumah. Kehidupan di dalam hanya seperti orang bertetangga saja. Mungkin karena kesal, ada bupati akhirnya berkonflik dengan HGU perkebunan dengan menggunakan dalih untuk masyarakat. Mencari celah dan alasan agar perusahaan tidak jalan dan tanahnya bisa dibagi-bagi. Padehal diam2 dia sudah punya kebun sawit yang luas. Mungkin dikiranya kedok semacam itu tidak diketahu Panitia B.

Di beberapa daerah saat ini ada ketimpangan penguasaan tanah. Ada daerah sudah seperti "enclave" di tengah perkebunan. Sementara masyarakat tidak ada lagi tanah untuk berkebun. Perusahaan perkebunan cenderung menjadi monopoli. Menguasai dari usaha hulu sampai hilir. Memang tidak menggunakan satu nama perusahaan. Supaya tidak kelihatan monopoli. Padehal sebetulnya satu grup.

Untuk pemerataan usaha, seyogianya dilakukan pembatasan. Baik luas dalam satu grup, satu wilayah provinsi ataupun kabupaten. Tapi biasanya perusahaan selalu ada cara untuk mengakalinya. Usaha perkebunan itu baik hulu maupun hilir, tidak memerlukan teknologi yang terlalu tinggi. Perusahaan lokal juga dapat melakukannya. Untuk bidang usaha seperti ini semestinya tidak dibuka untuk orang asing.

Perusahaan besar atau asing sebaiknya hanya bergerak di hilirnya saja. Untuk usaha budidaya diberikan kepada perusahaan kecil atau lokal saja. Pemerintahlah yang mestinya mengkondisikan itu. Di banyak daerah yang dikelingi perkebunan saya perhatikan penduduk setempat tidak semakin sejahtera. Kecuali yang memiliki tanah cukup luas. Makanya banyak yang kemudian menjadi pencuri buah sawit.

Fasilitasi oleh pemerintah terhadap pekebun atau petani kebun, juga sering menimbulkan masalah. Sarana dan prasarana produksi seperti bibit dll, disediakan gratis. Tapi lokasi tanamnya tidak dipastikan tanpa bermasalah. Akibatnya banyak orang lalu beramai-ramai membabat hutan untuk menanam bibit yang dibagikan. Setelah terjadi kebakaran, longsor atau banjir di mana2, orang lalu menuduh kehutanan tidak becus mengurus hutan.

Usaha perkebunan itu ada yang legal, ilegal, semi-legal dan semi-ilegal. Kerancuan ini mungkin masih akan terus terjadi. Tadinya banyak orang berharap dapat dibereskan oleh makhluk ajaib yang bernama Revolusi Mental. Tapi tak ada yang tahu, di mana ia sekarang..?

Penulis adalah mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Aceh

HUT RI 74 - Pemkab Aceh Jaya
DPRA - Pemkab Aceh Jaya
Idul Adha - Bank Aceh
Ubudiyah PMB 2019

Komentar

Loading...