Unduh Aplikasi

Kepemimpinan Lemah dan Otoriter, Plt Gubernur Aceh Tegur Kepala BPKS

Kepemimpinan Lemah dan Otoriter, Plt Gubernur Aceh Tegur Kepala BPKS
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan Kepala BPKS Sayid Fadhil. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Dengan didasari evaluasi kinerja manajemen BPKS semester pertama Tahun 2018 oleh Dewan Pengawas BPKS, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang memberikan teguran keras kepada Kepala BPKS Sayid Fadhil melalui surat Nomor 515/25881, tanggal 12 Oktober 2018.

Dalam surat tegurannya, Nova Iriansyah memberikan ultimatum kepada Sayid Fadhil agar melaksanakan semua tugas pada BPKS berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dan apabila tidak mengindahkan, Plt Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang akan mengambil tindakan tegas sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Teguran keras Nova Iriansyah kepada Sayid disebabkan oleh 10 hal yang terinci secara detil dalam suratnya. Ketua Dewan Kawasan Sabang itu menilai kepemimpinan Sayid sangat lemah dan cenderung otoriter, sehingga telah terjadi perpecahan (ketidakkompakan) dalam manajemen BPKS, akibat dari sikap Sayid yang sering bertindak sendiri. Banyak keputusan strategis diambil tanpa musyawarah dengan unsur manajemen lainnya, sehingga tercermin dalam menjalankan kepemimpinan dengan one man show.

Surat teguran Plt Gubernur Aceh kepada Kepala BPKS. Foto: Dok AJNN

Selanjutnya, Sayid terkesan tidak membangun team work/team building yang baik dalam mengelola manajemen BPKS yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural, yang nota bene adalah Badan Layanan Umum, dan cenderung menciptakan konfrontasi di dalam manajemen dan kerap mengadu domba karyawan.

Sayid juga dinilai belum ada inovasi baru untuk peningkatan kinerja, kegiatan yang dilaksanakannya masih merupakan kelanjutan dari kegiatan yang diprogramkan oleh manajemen lama, bahkan penerbangan Garuda Medan-Sabang atas perjuangan manajeman lama telah ditutup.

Lebih lanjut dalam suratnya, Nova Iriansyah menuding Sayid dalam misi investasi bukan mengikutsertakan pejabat (deputi) yang membidangi investasi, terapi pejabat yang baru diangkat, serta peserta yang secara formal belum menjadi karyawan BPKS, dimana SK pengangkatannya disesuaikan kemudian.

Hal lainnya yaitu pengisian jabatan yang dilakukan oleh Sayid dengan SK Kepala BPKS Nomor 33/BPKS/2018 tanggal 2 Mei 2018, Nomor 42/BPKS/2018 tanggal 21 Juni 2018, dan Nomor 36/BPKS/2018 Tanggal 20 Mei 2018 tidak dilakukan secara terbuka dan tidak mengikuti prosedur sebagaimana mestinya untuk mewujudkan prinsip good governance. Ini terindikasi dari interview yang dilaksanakan hanya formalitas saja. Pengisian jabatan juga dilakukan tanpa keikutsertaan unsur manajemen lainnya terutama Deputi Umum.

Surat teguran Plt Gubernur Aceh kepada Kepala BPKS. Foto: Dok AJNN

Kemudian, Nova Iriansyah menilai mutasi pegawai atau pejabat struktural BPKS dengan SK Kepala BPKS Nomor 67/BPKS/2018 Tanggal 26 September 2018 melanggar pasal 75 Pergub Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKS, karena dilakukan tanpa melibatkan unsur manajemen lainnya termasuk Deputi Umum yang membidangi SDM dan Kepegawaian. Hal ini menimbulkan keresahan pegawai BPKS, termasuk rekruitmen tenaga asistensi melanggar etika pemerintahan, dimana ada personel dan instansi lain direkrut tanpa persetujuan dari instansi induknya, sehingga mendapat teguran resmi dari Rektor Unsyiah.

Nova Iriansyah juga menyoroti kinerja keuangan BPKS, terutama dalam pelaksanaan anggaran baik penerimaan maupun belanja negara belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari aspek pendapatan BLU dimana jumlah penerimaan PNBP baru Rp 2,5 miliar dari PNBP minimal Rp 15 miliar. Dari aspek belanja realisasi belanja baru mencapai 33 persen, seharusnya mencapai 60 persen pada kuartal II yaitu hingga Juli 2018 dari alikasi DIPA sebesar Rp 224 miliar.

Bahkan hingga saat ini pasca pergantian manajemen baru, BPKS belum membuat Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dimana RSB dan RBA merupakan pedoman dan arah BPKS dalam program Kegiatan dan penetapan target capaian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-92.05/2011 dan PP Nomor 23 Tahun 2005.

Surat teguran Plt Gubernur Aceh kepada Kepala BPKS. Foto: Dok AJNN

Ketua Dewan Kawasan Sabang juga menilai salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran disebabkan tidak lancarnya peaksanaan proyek-proyek fisik akibat ketidakmampuan Deputi Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang.

Terakhir dalam suratnya, Plt Gubernur Aceh mengatakan bahwa pergantian dan penunjukkan PPK merangkap Pokja bertentangan dengan pasal 17 ayat(7) Perpres 54 Tahun 2010, Pasal 93 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Hingga berita ini diunggah, AJNN belum mendapatkan konfirmasi dari Plt Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang terkait kebenaran isi surat tersebut.

Sayid Fadhil yang dikonfirmasi lewat pesan singkat WhatShapp belum menjawab, begitu juga dengan Nova Iriansyah.

Komentar

Loading...