Unduh Aplikasi

KASUS MARK UP PEMBELIAN TANAH RUMAH GURU

Kenapa Hanya Zulkifli dan Misman?

Kenapa Hanya Zulkifli dan Misman?
Lampiran berita acara pengadaan tanah untuk Dinas Pendidikan Sabang

BANDA ACEH - Pj Walikota Sabang, Zulkifli HS pada tanggal 1 Juni 2012 menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Sabang Nomor 590/414/2012 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Rumah Dinas Guru Dalam Kota Sabang Oleh Dinas Pendidikan Kota Sabang.

Dalam keputusan tersebut, Zulkifli HS menetapkan lokasi pembangunan rumah dinas guru terletak di lingkungan Cot Damar Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukakarya Kota Sabang luas tanah sekitar 9.437 m2 milik Zulkifli Adam yang saat itu anggota DPRK Kota Sabang.

Berita acara rapat

Baca: Kiat Untung Berujung Buntung

Dalam keputusan Pj Walikota Sabang disebutkan dasar penetapan lokasi tanah yang dibebaskan, yaitu dengan memperhatikan Proposal Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang Ali Sarjan tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum guna pembangunan rumah dinas guru dalam Kota Sabang, selain risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan penetapan lokasi Nomor 02/RPTP/2012 tanggal 23 Mei 2012 untuk pembangunan rumah dinas guru di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.

Koordinaror Gerak Aceh, Askalani yang dimintai pendapatnya menyatakan bahwa dengan mencermati pernyataan Kepala Kejaksaan Aceh yang menyatakan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dinas guru tersebut sudah diarahkan sejak awal jatuh ke tanah milik Zulkifli Adam. Atas hal tersebut, Askalani menilai seharusnya tidak hanya Zulkifli Adam dan Misman yang dijadikan tersangka tapi semua pihak yang terlibat dalam penetapan lokasi tanah tersebut.

Apalagi dengan mencermati dokumen yang ada serta konsederan memperhatikan Keputusan Pj Walikota Sabang, setidak-tidaknya ada tiga nama lain yang memiliki peran penting dalam penentuan lokasi tanah yaitu Ali Sarjan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang, Agusman selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang serta Zulkifli HS selaku Pj Wali Kota yang menerbitkan keputusan penentapan lokasi pengadaan tanah itu.

“Jika lokasi tanah sudah diarahkan sejak awal, maka pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan lokasi juga harus dijadikan tersangka, tidak hanya ZA orang yang diperkaya dalam kasus ini, apalagi Misman selaku PPTK,” ungkap Askhal.

Lebih lanjut, Askalani menguraikan perihal terjadinya kerugian negara disebabkan harga per meternya yang digelembungkan terlalu tinggi dari harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maupun dari harga yang berlaku diwilayah tersebut. Untuk itu semua orang yang terlibat dalam penetapan harga satuan per meternya juga harus dijadikan tersangka, karena atas penetapan harga itulah negara dirugikan.

Baca: Paya Seunara Ditetapkan, Negara Dirugikan

Notulensi rapat

“Selain proses penetapan lokasi, tahapan penetapan harga satuan merupakan peristiwa hukum, dari sinilah negara dirugikan, jadi setiap orang yang ikut dalam penetapan harga itu juga harus diproses hukum,” jelas Askal.

Berdasarkan dokumen, diketahui pada Senin, 25 Juni 2012, Ali Sarjan selaku Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan undangan perihal Rapat Negosiasi Harga Tanah Untuk Kepentingan Perumahan Guru di Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Dimana dalam undangan tersebut, agenda rapat negosiasi harga pada Kamis, 28 Juni 2012, jam 14.30 WIB.

Absensi peserta rapat

Lalu pada Kamis, 28 Juni 2012, pukul 14.00 WIB, di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang dilangsungkan rapat negosiasi harga tanah. Rapat tersebut dipimpin oleh Ali Sarjan Kadis Pendidikan, Misman Sekretaris Dinas Pendidikan sebagai pencatat, serta undangan rapat lainnya yaitu Azwardi Asisten Pemerintahan Setda Kota Sabang, Naufal Camat Sukajaya, Iswandi Camat Sukakarya, Abdul Mutaleb Keuchik Gampong Balohan, Tgk Hamdani Keuchik Gampong Paya Seunara, Zulkifli Adam Pemilik Tanah dan Ridwan Manan Kuasa Pemilik Tanah.

Berikut isi Berita Acara Rapat Negosiasi Harga Nomor 02/VI/2012.

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh Delapan bulan Juni tahun dua ribu dua belas, kami masing-masing yang bertanda tanggan dibawah ini telah mengikuti rapat sosialisasi pembebasan lahan untuk pembangunan rumah dinas guru di Kecamatan Sukakarya dan Suka Jaya Kota Sabang yang bertempat di ruangan kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang dengan hasil sebagai berikut :

a. Pemilik tanah di lokasi Gampong Paya Senara menawarkan biaya ganti rugi tanah dimaksud sebesar Rp. 250.000./m2 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah per meter persegi).

b. Pemimpin rapat selaku pengguna tanah dimaksud, menanyakan kepada camat selaku PPATK tentang harga tanah di sekitar lokasi tanah yang rencana akan diganti rugi tersebut. Camat Sukakarya dan Camat Suka Jaya menjelaskan bahwa harga jual beli tanah cukup bervariasi tergantung letak jauh dan tidaknya dengan jalan dan kepentingan masing-masing pihak. Akan tetapi ada pembebasan/ganti rugi oleh pemerintahan daerah maupun BPKS selama dua tahun terakhir di dua lokasi tersebut harga tanah antara Rp. 95.000,-/m2 sampai dengan Rp. 120.000,-/m2.

c. Kabag Tata Pemerintah juga memberikan keterangan yang bahwa ada pembebasan tanah oleh Pemerintah Kota Sabang di sekitar lokasi tersebut pada tahun 2010, yaitu pembebasan lahan untuk pembangunan waduk Paya Seunara seharga Rp. 95.000,-/m2.

d. Kepala Dinas Pendidikan memberikan keterangan yang bahwa Dinas Pendidikan Kota Sabang pada Tahun Anggaran 2011 juga ada melakukan ganti rugi tanah di lokasi Jurong Blang Tunong Gampong Balohan dengan harga Rp. 120.000,-/m2 (seratus dua puluh ribu rupiah per meter persegi).

e. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas pemimpin rapat selaku pengguna tanah menawarkan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada dan luas tanah yang akan dibebaskan juga terbatas, maka pemimpin rapat menawarkan harga sebesar Rp. 150.000,-/m2. Untuk kedua lokasi tersebut berpedoman kepada harga yang pernah dibayarkan tahun 2011.

f. Pemilik tanah keberatan dengan harga yang ditawarkan oleh pimpinan rapat, dengan alasan bahwa waduk gampong Paya Seunara itu di rawa-rawa dan pembebasan tahun 2010, sedangkan tanah yang akan digantirugi sekarang merupakan tanah perumahan dan terletak dipingir jalan besar, sudah ada jaringan listrik dan air bersih. Begitu juga dengan pemilik tanah di balohan menyampaikan alasan yang sama.

g. Setelah dilakukan negosiasi beberapa kali, maka disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp. 170.000,-/m2 (seratus tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi). Untuk kedua lokasi tersebut.

Demikian Berita Acara Rapat Negosiasi harga dengan Pemilik Tanah ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Koordinator GeRAK Aceh menilai peran Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang saat itu Ali Sarjan sangat sentral, karenanya ia juga mendesak agar penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh tidak berhenti hanya pada Zulkifli Adam dan Misman Muhammad.

Komentar

Loading...