Unduh Aplikasi

Kejari Tingkatkan Status Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada Pijay ke Penyidikan

Kejari Tingkatkan Status Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada Pijay ke Penyidikan
Kajari Pidie Jaya, Mukhzan didampingi para Kasi memberikan keterangan kepada awak media. Foto: AJNN/Muksalmina

PIDIE JAYA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya telah meningkatkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pilkada pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya dari penyelidikan ke penyidikan.

“Dugaan tindak pidana korupsi penyimpangn atau penyelewengan dalam penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBK Pidie Jaya tahun 2017 dan 2018 untuk keperluan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2018 pada KIP, perkembangan saat ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Kajari Pidie Jaya, Mukhzan kepada AJNN usai acara halal bi halal memperingati Hari Bakti Adhyaksa ke 59 di kantor Kejari setempat, Senin (22/7).

Peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan tersebut tertuang dalam surat Sprindik Nomor: 03/L.1.31/Fd.1/06/2019 tanggal 22 Juli 2019.

“Setelah kita melakukan penyelidikan, kita menemukan adanya dugaan penyimpangan, berdasarkan adanya dugaan tindak pidana tersebut, kita meningkatkan status,” jelas Mukhzan yang ditemani para Kasi di Kejari Pidie Jaya.

Dijelaskan, terdapat sejumlah item yang fiktif dan item yang tidak dilengkapi alat bukti, sehingga pihaknya menduga disitulah dugaan korupsi terjadi. Terkait indikasi korupsi tersebut Kejari Pidie Jaya telah memintai sejumlah keterangan, baik dari pihak KIP maunpun pihak Pemerintah Pidie Jaya.

Mukhzan menyebutkan, kerugian negara pada indikasi korupsi dana hibah pilkada Pidie Jaya itu sudah ditemukan. Namun ia belum dapat membeberkan nilai kerugian negara pada dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Tentunya sudah ada bayangan terkait kerugian negara, tapi tentunya kami tidak logis kalau menyebutkan saat ini, karena ini belum real, ketika sudah ada perhitungan dari BPK atau BPKP, kita akan mengumumkan ke publik,” jelasnya.

Untuk diketahui, dana hibah dari Pemerintah Pidie Jaya kepada KIP setempat untuk penyelenggaraan Pilkada Pidie Jaya tahun 2018 sebesar Rp 21 miliar lebih, tetapi saat itu KIP Pidie Jaya mengembalikan Rp 2 miliar lebih ke rekening daerah.

Namun Mukhzan menegaskan, dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani pihaknya diluar dari dana yang telah dikembalikan itu.

“Jadi dari Rp 21 miliar lebih, lebih dari Rp 2 miliar telah dikembalikan ke kas daerah. Yang kita lakukan penyidikan penggunaan Rp 18 miliar lebih ini,” tegasnya.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin

Komentar

Loading...