Topik

Kasus Ganti Rugi Waduk Keureuto, Polisi Periksa Sejumlah Pelapor

·
Kasus Ganti Rugi Waduk Keureuto, Polisi Periksa Sejumlah Pelapor
Aksi menuntut pemerintah membayar ganti rugi lahan yang digunakan untuk membangun Waduk Kreuto, Oktober tahun lalu. Foto: Safrizal

ACEH UTARA - Penyidik Reskrimsus Polda Aceh telah memanggil pelapor terkait kasus ganti rugi pembebasan lahan yang dijadikan lokasi pembangunan waduk Krueng Keureuto, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara.

"Ya klien kami kemarin dimintai keterangn di Polda terkait kasus ganti rugi lahan warga untuk pembangunan Waduk Keureuto," ucap Zubir, pengacara dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), saat dikonfirmasi AJNN, Sabtu (12/8).

Baca: Yara Siapkan Peta Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Warga di Waduk Keureuto

Zubir menjelaskan, pemeriksaan tersebut berdasarkan laporan kliennya ke Polda Aceh dengan laporan polisi nomor: LP/49/IV/2017/SPKT, tanggal 17 April 2017.

"Pak Yahya dan rekannya para pemilik tanah, dimintai keterangan terkait laporan bulan April lalu. Polisi menanyakan beberapa hal seperti keberadaan aset warga dan proses pembuatan buku rekening di Bank BNI Lhokseumawe," kata Zubir.

Materi pertanyaan salah satunya terkait dengan alasan pihak Bank BNI yang tidak menyerahkan buku rekening yang telah selesai kepada warga penggarap.

"Klien kami merasa dirugikan karena hingga saat ini tidak bisa mencairkan uang ganti rugi tersebut akibat ditahan pihak Bank BNI," tambah Zubir.

Zubir menambahkan, selama ini, perjuangan warga penggarap lahan untuk mendapatkan haknya terus terbentur dengan berbagai kendala. Masalahnya belum adanya titik temu antara para pihak, diantaranya Pemkab Aceh Utara dan 59 orang pemilik lahan tersebut.

"Ada banyak kendala di pihak Pemkab Aceh Utara. Berdasarkan keterangan Bank BNI, pihak bank diminta menahan dulu buku rekening kepada masyarakat tersebut. Alasan pemerintah juga masih simpang siur, karena tanah itu sebagian masuk ke milik PT. Setya Agung. Itu awalnya kan tanah warga, namun sekarang malah diklaim sebagai milik mereka," ungkapnya lagi.

Sebelumnya, kata Zubir, pihak terkait dinilai tidak kooperatif untuk menuntaskan persoalan tersebut. Ada banyak kejanggalan yang ditemukan dalam berbagai proses menuntut hak warga tersebut.

"Kami menduga ada yang bermain di Pemkab Aceh Utara. Pihak bank sendiri awalnya tidak kooperatif, sampai kita lapor ke OJK, baru ada tanggapan," kata Zubir.

Pihaknya berharap, kepolisian bekerja secara profesional, agar kasus tersebut dapat segera tuntas.

"Persoalan ini sangat mungkin dimediasi polisi. Kecuali saat turun ke lapangan, polisi temukan hal lain nantinya, misalkan ada dugaan tindak pidana pencucian uang, atau indikasi korupsi lainnya," kata Zubir.

Baca: Korban Pembangunan Waduk Kreuto Tuntut Ganti Rugi ke Pemerintah

Sementara itu, salah seorang pelapor, M Yahya B, mengaku sangat kecewa akibat berlarut -larutnya penyelesaian kasus ini di Pemkab Aceh Utara.

"Pemerintah pernah berjanji akan ada rapat soal masalah ini, tapi hingga detik ini tidak ada kabar," kata Yahya.

Perwakilan pelapor yang diperiksa antara lain M Yahya B, Nariman, Zakaria Yunus, M. Arifin, Ahmad, dan Muhammad.

Komentar

Loading...