Kandidat di Pilkada Aceh Barat Hanya Boleh Habiskan Rp 16,7 Miliar untuk Kampanye

Kandidat di Pilkada Aceh Barat Hanya Boleh Habiskan Rp 16,7 Miliar untuk Kampanye
Deklarasi Damai Pilkada Aceh Jaya. Foto: Darmansyah Muda

ACEH BARAT - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat membatasi biaya kampanye yang digunakan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Pembatasan tersebut setelah adanya rapat pleno penetapan biaya kampanye yang dilakukan, Senin, (31/10).

"Hasil rapat itu kesepakatan bersama antara KIP, Panwaslih dan juga tim sukses atau pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati," kata Ketua KIP Aceh Barat Bahagia Idris, Rabu (2/11). “Semua kandidat sepakat bahwa dana kampanye masing-masing kandidat hanya Rp 16,7 miliar.”

Selain itu, kata Bahagia, tim pemenangan juga tidak dibenarkan memberi biaya pengganti transportasi maupun konsumsi berupa uang tunai. Bantuan harus berbentuk Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pengganti transportasi. Sedangkan untuk konsumsi harus berupa makanan ringan atau nasi.

Kesepakatan itu juga menentukan jumlah besaran biaya, kata dia, ditentukan berdasarkan jarak dari kehadiran peserta kampanye. Untuk jarak antara desa ke ibu kota kecamatan lokasi pelaksanaan rapat umum atau kampanye biaya yang ditetapkan sebesar Rp 25 ribu untuk BBM pengganti yang diberikan.

“Kalau dari kecamatan ke kabupaten atau kecamatan lainnya itu BBM yang harus diberikan seharga Rp 50 ribu yang diberikan," kata Bahagia. Awalnya, kata dia, dalam rapat pleno itu sempat mencuat dari tim sukses atau tim pemenangan untuk langsung memberikan uang tunai sebagai biaya pengganti transportasi dan konsumsi.

Namun usulan ini ditolak atas usulan itu sehingga KIP tidak bisa menetapkan usulan tersebut dalam kesepakatan dalam rapat pembatasan biaya kampanye pasangan calon.

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslih Aceh Barat Yunus Bidin mengatakan penolakan terkait pemberian berupa uang tunai kepada peserta rapat terbuka bersama pasangan calon lantaran dinilai melanggar PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 69 ayat ayat dua, yang menyebutkan dalam masa kampanye partai politik dan gabungan partai politik pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta kampanye.

“Tetapi dalam ayat tiga ditegaskan biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat dua dilarang diberikan dalam bentuk uang," kata Yunus Bidin.

Selain itu, kata dia, dalam aturan itu besaran-besaran biaya konsumsi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat dua juga harus didasarkan pada standar biaya daerah. Jika kelak ditemukan tim sukses atau tim pemenangan yang memberikan uang pengganti transportasi dan konsumsi berupa uang tunai, maka panitia menindak karena itu masuk dalam kategori pelanggaran.

data-ad-format="auto">

Komentar

Loading...