Unduh Aplikasi
WTP Pemerintah Aceh 2019

APBK SUBULUSSALAM (I)

Kado PL di Ujung Kuasa

Kado PL di Ujung Kuasa
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Masa kepemimpinan Merah Sakti Kombih sebagai Wali Kota Subulussalam akan berakhir pada Mei 2019 mendatang, digantikan Affan Alfian Bintang selaku pemenang Pilkada yang berlangsung 27 Juni 2018 lalu.

Sebelum mengakhiri masa tugasnya, Merah Sakti bersama DPRK setempat juga telah mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Subulussalam tahun 2019.

Berdasarkan penelusuran AJNN dalam Dokemumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kota setempat terdapat sejumlah program yang akan dilaksanakan tahun ini, meliputi pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan turap/talud/bronjong, program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan program pengembangan perumahan.

DPA SKPD PUPR Subulussalam

Total anggaran yang dialokasikan untuk program pembangunan jalan dan jembatan bersumber dari DAU, sebanyak Rp 62.621 miliar. Jumlah tersebut terbagi dalam berbagai paket kegiatan, Rp 14,460 miliar diantaranya dilaksanakan melalui metode PL. total PL untuk program pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Subulussalam sebanyak 91 paket dengan nomimal per paket dari Rp 90 juta hingga Rp 198 juta.

Selanjutnya untuk pembangunan turap/talud/bronjong Pemkot Subulussalam mengalokasikan sebesar Rp 1,877 miliar, 12 paket diantaranya dilaksanakan melalui mekanisme PL dengan total anggaran mencapai 1,661 miliar.

Kemudian untuk program rehabilitasi jalan dianggarkan dana sebesar Rp 570 juta, tiga paket diantaranya dilaksanakan melalui mekanisme dengan total anggaran mencapai RP 447 juta.

DPA SKPD PUPR Subulussalam

Lalu untuk program pengembangan rumah dianggarkan 22,462 miliar lebih, dengan jumlah paket PL mencapai 115 paket, 28 paket diantaranya bersumber dari dana Otsus 2019. Total anggaran dari program pengembangan rumah yang dilaksanakan melalui paket PL  mencapai Rp 18,956 miliar.

DPA SKPD PUPR Subulussalam

Padahal berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 81 tahun 2017 tentang perubahan atas Pergub Nomor 9 tahun 2017 tentang juknis pengelolaan tambahan dana bagi hasil migas dan Otsus pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa SKPA, pemerintah kabupaten/kota dan/atau masyarakat/ pihak ketiga dalam mengusulkan kegitan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur atau pemeliharaan/pembangunan konstruksi lainnya yang bersumber dari dana otsus hanya dengan nilai paling kurang Rp 500 juta berdasarkan sub kegiatan (rincian objek belanja), kecuali penyelesaian kegiatan yang belum selesai

Total pagu yang terdapat dalam DPA SKPD  PUPR Subulussalam tahun anggaran 2019 mencapai Rp 88 miliar yang terdiri dari 221 paket PL atau sebesar Rp 35,524 miliar.

Hingga berita ini diunggah AJNN belum mendapat konfirmasi Kepala Dnas PUPR Subulussalam, pesan WhatsApp yang dikirim belum dijawab.

Eliminasi Malaria

Komentar

Loading...