Judicial Review UU Pemilu Tinggal Tunggu Putusan MK

Judicial Review UU Pemilu Tinggal Tunggu Putusan MK

BANDA ACEH - Permohonan Judicial Review terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ke Mahkamah Konstitusi (MK) tinggal menunggu pembacaan keputusan.

"Terkait Judicial Review UU Pemilu tinggal menunggu keputusan dari MK," kata Kuasa Hukum permohonan Judicial Review oleh DPRA, Mukhlis Muktar saat mengisi materi pada diskusi legal update Aceh berjuang di MK, Rabu (6/12).

Sebelumnya, Judicial Review ini dilakukan karena dengan ada pasal dalam UU Pemilu tersebut yang menganulir pasal 57 dan pasal 60 Undang Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Mukhlis Muktar meyampaikan, saat ini semua proses sudah selesai dilaksanakan, baik itu pemeriksaan saksi ahli dan juga orang-orang yang pernah terlibat dulunya dalam pembentukan UUPA. Namun dirinya belum mengetahui  kepastian waktu pembacaan keputusan tersebut.

"Belum tau waktu pastinya kapan, suratnya belum kita terima, nanti saya bilang kalau sudah ada suratnya," ujar pengacara senior itu.

Mukhlis mengatakan, kalau misalnya nanti saat pembacaan keputusan dan MK menolak maka ditakutkan akan bermasalah lagi, karena akan ada konflik regulasi disebabkan banyak aturan lain yang juga tidak dicabut, seperti jadwal pemilh harus dilaporkan ke DPR dan laporan pertanggungjawaban juga harus dilaporkan serta aturan lainnya, dan ini tidak dicabut.

Mukhlis khawatir, jika MK menolak maka  kekhususan Aceh akan hilang, karena selama ini untuk setiap calon legislatif maupun eksekutif semua menjalani tes baca Al-Qur'an, namun jika pasal UUPA tentang Pilkada ini tidak diberlakukan sudah pasti tidak ada lagi proses tersebut.

"Kalau ditolak ditakutkan akan jadi persolan lain kedepannya," pungkasnya.

Dirinya berharap, para hakim di MK saat memberikan keputusan nanti harus berpikir secara bijak sehingga memperoleh keputusan yang terbaik.

Dalam acara legal update yang bertajuk mengurai alasan hukum Judicial Review DPRA terhadap UU Pemilu ini turut dihadiri oleh Prof Todung Mulya Lubis serta Maheswara Prabandono selaku perwakilan IKADIN Pusat.

data-ad-format="auto">

Komentar

Loading...