Unduh Aplikasi

Jelang akhir jabatan Presiden, RPP dan Perpres turunan UUPA rentan gagal

BANDA ACEH- Menjelang akhir jabatan Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono soal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Bagi Hasil Migas, RPP Tentang Kewenangan dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penyerahan Kantor Badan Pertanahan Nasional menjadi perangkat daerah dinilai rentan gagal.

Hal tersebut dikarenakan Menteri tak dapat lagi mengambil kebijakan strategis. "Mulai bulan 7 Djoehermansyah (Dirjend Otda) tak lagi fungsional," jelas Wakil Ketua Komisi A DPR Aceh Nurzahri kepada wartawan di Meuligoe Gubernur, Senin, (16/6) malam.

Apalagi kalau persoalan Aceh harus diperpanjang dengan cooling down, posisi RPP dan Perpres bisa jadi semakin rentan gagal. "Meski cooling down bukan mekanisme hukum, namun merupakan hal politis tapi mengikat," ujarnya.

Cooling down kata dia, merupakan alat politis dalam meredam gejolak masyarakat yang ketika 2013 lalu persoalan Bendera dan Lambang Aceh mencuat. "Maka tidak perlu lagi cooling down, tapi anggap saja sudah selesai semuanya," kata dia.

Sesuai Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, memang masa klarifikasi pemerintah pusat terhadap Peraturan Daerah (Perda) hanya dalam waktu 60 hari. "Kalau lebih dari itu sudah selesai.

Namun, dikarenakan pada cooling down ditawarkan juga pembahasan RPP turunan UU RI 11 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, maka langkah itu dinilai tepat. "Cooling down bendera dan lambang menjadi alat untuk dibahas kembali RPP dan Perpres yang sebelumnya telah tenggelam,".

Tapi, 123 kali pertemuan yang dilakukan hasilnya nol dan menurut Nurzahri semakin mundur. Apalagi jabatan Presiden tinggal menghitung bulan. Oleh karena itu rentannya kegagalan RPP ataupun Perpres turunan UUPA adalah jelas.

"Kita kembalikan ke porsi, jika RPP tidak sanggup diselesaikan pemerintah pusat, maka tidak perlu lagi dibahas. Jadi intinya Qanun Bendera dan Lambang Aceh sudah bisa dilaksanakan di Aceh," pungkasnya.

Terlebih Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh, dinilai Nurzahri adalah kemenangan politis masyarakat Aceh.

| FIQIH PURNAMA | MOHD YANIS
HUT AJNN 6th - Pemko Sabang
HUT AJNN 6th - Hendri Yono
HUT AJNN 6th - JSI
HUT AJNN 6th - Disbudpar Banda Aceh
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...