Unduh Aplikasi

Jangan Asal Cetak Sawah

Jangan Asal Cetak Sawah
Ilustrasi: mocah.org

KEMENTERIAN Pertanian kembali memasukkan proyek cetak sawah baru pada tahun ini. Areal yang targetkan mencapai 6.000 hektare. Kementerian menilai langkah ini efektif untuk menanggulangi alih fungsi lahan pertanian.

Seperti yang sudah-sudah. Untuk melaksanakan kegiatan ini, kementerian menggandeng Tentara Nasional Indonesia. Alokasi cetak sawah 2019 ini diklaim sesuai survei, investigasi dan desain sektor pertanian.

Di Aceh, areal yang ditargetkan mencapai 500 hektare. Areal sawah baru ini diharapkan mampu meningkatkan produksi pertanian, khususnya padi. Setelah areal sawah selesai dibangun, areal itu dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani.

Sejak masa Gubernur Zaini Abdullah, sektor pertanian Aceh meningkat pesat. Bahkan daerah ini berhasil menjadi “pengekspor” beras karena surplus hasil panen. Di masa ini pula, digagas Qanun Irigasi sebagai pendukung keberhasilan ini. Dengan demikian, pertanian Aceh diharapkan dapat menjadi lebih baik. Terutama dalam mencukupi kebutuhan air di sawah-sawah.

Karena itu, program kementerian dan TNI ini hendaknya tidak sekadar membuat areal pertanian baru. Kedua lembaga ini harus benar-benar bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan areal yang dibangun benar-benar bermanfaat; bisa digunakan.

Qanun ini adalah rambu-rambu bagi semua pihak sebelum membuka areal persawahan baru. Dengan harapan, tak ada lagi cetak sawah baru tanpa koordinasi. Selama ini, banyak areal persawahan baru tidak bisa ditanami karena tak berair. Para petani terpaksa mengandalkan air hujan untuk menanam. Sawah baru tak tersambung dengan jaringan air atau irigasi.

Selama ini, banyak areal persawahan dibangun tanpa mempertimbangkan kelayakan lokasi. Baik dari segi elevasi atau jarak yang terlalu jauh dari jaringan irigasi. Jika ini yang terjadi, tentu saja membuat negara merugi.

Dalam qanun ini tegas diatur kewenangan pembangunan irigasi. Pemerintah Indonesia berhak membangun dan mengelola daerah irigasi seluas 3.000 hektare atau daerah irigasi yang berada di dua provinsi. Termasuk juga membangun jaringannya.

Sementara Pemerintah Aceh berwenang untuk mengembangkan dan mengelola irigasi di kawasan seluas 1.000 hektare hingga 3.000 hektare atau areal yang berada di dua kabupaten. Sedangkan pemerintah kabupaten atau kota berwenang mengelola areal lebih kecil.

Namun tetap saja pembangunan jaringan irigasi harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Aceh, melalui Dinas Pengairan Aceh, untuk mendapatkan rekomendasi layak atau tidak untuk penambahan cetak sawah baru. Dengan demikian, jumlah ketersediaan air dari sumber terjamin. Jangan ada lagi kesalahan dalam pembangunan sawah dan irigasi yang sangat merugikan negara dan petani.

Eliminasi Malaria

Komentar

Loading...