Unduh Aplikasi

Irwandi Yusuf Melawan, KPK di Praperadilankan

Irwandi Yusuf Melawan, KPK di Praperadilankan
Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta. Foto: Kompas

BANDA ACEH - Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf secara diam-diam mengajukan praperadilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sidang perdana rencanaya akan digelar Selasa (9/10) di Pengadilan Negeri (PN). Namun sidang tersebut tidak jadi digelar karena KPK meminta agar persidangan diundur.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku sebelumnya sudah menerima surat dari PN Jakarta Selatan tentang praperadilan dengan pemohon Irwandi Yusuf. Namun karena ada penugasan dan kegiatan lain, maka sejak Jumat (5/10) lalu, pihaknya telah mengajukan permintaan pada PN Jaksel untuk mengundur waktu sidang selama tujuh hari, yaitu pada 16 Oktober 2018.

Selain itu, Febri mengatakan pihaknya sudah membaca permohonan praperadilan yang diajukan Irwandi Yusuf. Dalam permohonan yang diajukan Irwandi Yusuf, kata Febri, menguraikan bahwa tersangka telah menjadi gubernur sebelumnya dan mengklaim tidak pernah meminta atau menerima uang, kemudian juga menguraikan tersangka dipilih dalam pilkada serentak dengan suara 37,22 persen.

Irwandi juga mengklaim bahwa tidak pernah menerima uang seperti yang disangkakan KPK dalam penyidikan terkait DOK Aceh. Irwandi juga menjelaskan pertemuan tersangka dengan Steffy Burase dan usulan Steffy untuk melakukan lomba lari Aceh Marathon bertaraf internasional.

Baca: Irwandi dan Ayah Merin Tersangka Gratifikasi Dermaga Sabang

Disebut juga dalam permohonan itu, tersangka menyarankan agar Steffy membuat “Rencana Anggaran Biaya” yang kemudian ditindaklanjuti Steffy dengan membuat RAB senilai Rp 13 miliar. Selanjutnya RAB tersebut diserahkan tersangka pada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dan proses lebih lanjut.

Diuraikan juga, sebelum ada pencairan dana pemerintah, maka tersangka menggunakan dana pribadi dan mentransfer ke rekening Steyi Burase dan pihak lainnya, dengan jumlah sekitar Rp 1 milia. Disebutkan juga tentang pelaporan gratifikasi pada KPK yang dilakukan oleh pemohon sejumlah Rp 39 juta. Pemohon juga membantah OTT yang dilakukan KPK, dan seterusnya.

"Pada pokoknya pemohon meminta penangkapan, penahanan dan surat-surat dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak sah," ujar Febri Diansyah.

Febri mengatakan pihaknya tentu menghargai hal ini sebagai jalur hukum yang ditempuh oleh tersangka. Nanti jika persidangan dilakukan pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 atau waktu lain yang ditentukan pengadilan, tentu KPK akan mendengarkan permohonan yang diajukan oleh tersangka tersebut. Dan kemudian akan memberikan jawaban yang komprehensif.

"Namun, dalam pembacaan awal ini, kami memandang tersangka banyak bicara tentang hal-hal lain yang tidak ada hubungan langsung, dan lebih banyak menguraikan pokok perkara, yang semestinya tidak menjadi domain dari sidang praperadilan," ujarnya.

Justru, kata Febri, akan lebih baik jika fakta-fakta yang diklaim tersebut diuji di persidangan. KPK telah mempersiapkan bukti yang kuat selama proses penyidikan ini dan bahkan telah menetapkan tersangka pada kasus lain yaitu dugaan penerimaan gratifikasi saat menjabat pada periode pertama sejumlah Rp 32 miliar.

Komentar

Loading...