Unduh Aplikasi

Intervensi Pemberantasan Korupsi

Intervensi Pemberantasan Korupsi
Ilustrasi: Movietard

ANDAI tak ada aral melintang, Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera memiliki komisioner baru. Saat ini, sembilan orang yang ditunjuk Presiden Joko Widodo bekerja menyaring dan memilih calon pimpinan KPK. Hasil seleksi ini akan diserahkan langsung kepada presiden.

Banyak pihak yang meragukan keseriusan tim yang dibentuk Jokowi ini untuk mencari orang-orang tepat memimpin KPK. Sembilan nama itu dinilai mewakili unsur kepentingan politik yang berada di lingkaran presiden.

Artinya, hasil dari seleksi ini juga bakal tak optimal. Jangan-jangan, orang yang bakal dipilih lebih besar nuansa komporominya. Padahal, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang semakin masif ini memerlukan langkah tanpa ampun.

Agenda tersembunyi yang dikhawatirkan itu, satu di antaranya, adalah upaya mendudukkan para perwira dari kepolisian dalam struktur puncak KPK. Hal ini dilakukan untuk mengontrol kinerja lembaga ad hoc ini agar tidak menyerempet-nyerempet urusan kepolisian.

Perseteruan antara KPK dan kepolisian adalah sebuah cerita lawas yang tak kunjung usai. Pemimpin dua lembaga itu berganti, tapi tidak pergesekan di antara keduanya. KPK dianggap sering kali mengganggu “kemapanan” pejabat tinggi kepolisian. Lantas, kepolisian mengambil langkah-langkah yang tidak populis untuk mengatasinya.

Salah satu contoh adalah perusakan barang bukti oleh penyidik KPK yang berasal dari kepolisian. Dua penyidik itu diduga melindungi sejumlah nama dalam kasus suap impor daging. Mereka merobek dan menghapus nama-nama penerima suap ekspor daging sapi.

Aksi menghalang-halangi penyidikan ini hanya berujung pada pemulangan keduanya ke lembaga asal. Padahal, kejahatan yang mereka lalukan berdampak lebih besar. Di tubuh KPK, pelanggaran jenis ini tergolong berat. Keduanya layak dipecat dari kepolisian. 

Mumpung proses seleksi belum selesai, Jokowi harus mengingatkan agar tim seleksi tidak menggunakan kedekatan-kedekatan personal untuk meloloskan kandidat yang datang dari lembaga kepolisian. Jokowi harus menjamin KPK berjalan tanpa intervensi dalam memberantas korupsi. Termasuk dari sosok orang nomor satu di negeri ini.

Komentar

Loading...