Unduh Aplikasi

SKPA DIIMBAU GUNAKAN PRODUK IKM

Instruksi Plt Gubernur Bermuara pada Tingkat Kesejahteraan Pengusaha

Instruksi Plt Gubernur Bermuara pada Tingkat Kesejahteraan Pengusaha
Imbauan Plt Gubernur Aceh. Foto: Ist

BANDA ACEH - Bank Indonesia menilai imbauan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengenai penggunaan produk Industri Kecil Menengah (IKM) pada setiap pelatihan, seminar dan kegiatan itu sangat tepat.

Deputi Kepala Bank Indonesia (BI) perwakilan Aceh T. Munandar, mengungkapkan hasil survei beberapa lembaga termasuk BI menunjukkan bahwa pemasaran merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha di Indonesia.

Menurutnya kesulitan dalam memasarkan produk dapat menyebabkan terganggunya aktivitas usaha dan juga menurunkan semangat UMKM/pelaku usaha untuk memproduksi barang/jasa. Terutama bagi UMKM yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada aktivitas usaha yang dilakukan, rendahnya penjualan akan berdampak pada penghasilan yang diterima dan pada akhirnya bermuara pada tingkat kesejahteraan si pengusaha dan keluarganya.

Bagi pengusaha yang memiliki kemampuan finansial yang cukup, kata Munandar, perluasan akses pemasaran dapat dilakukan melalui sarana promosi seperti media masa ataupun keikutsertaan dalam expo atau pameran.

Namun lain lagi ceritanya bagi pelaku usaha dengan kemampuan finansial terbatas, diperlukan bantuan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan instansi terkait untuk membuka atau memperluas akses pasar, sehingga hasil produksi yang dihasilkan dapat terserap. Bahkan beberapa pemerintah daerah di Indonesia seperti Pemkab Banyumas dan Pemprov Yogyakarta telah mengeluarkan anjuran agar PNS mengenakan pakaian batik produksi pengrajin setempat.

"Kebijakan Plt Gubernur itu menruut hemat kami sudah tepat, karena dapat menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan pemasaran yang selama ini dihadapi UMKM. Kami juga menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan itu," kata Munandar kepada AJNN, Senin (4/2).

Hal ini, menurut Munandar, menunjukkan keberpihakan Pemeringa Aceh Aceh dalam mendorong pemberdayaan UMKM di Aceh. Meskipun dari sisi nominal penggunaan APBA yang diarahkan untuk pengembangan industri kreatif ini tidaklah terlalu besar, namun diharapkan dalam beberapa tahun kedepan dampaknya akan mulai dirasakan dengan semakin menggeliatnya pelaku usaha industri kreatif di Aceh.

"Penyerapan hasil produksi oleh SKPA dapat membangkitkan semangat dan menciptakan inovasi-inovasi kreatif lainnya dari IKM Aceh," ujarnya.

Baca: Pengamat Ekonomi: Imbauan Penggunaan Produk Lokal Dapat Mengentaskan Kemiskinan

Selain itu, kata Munandar, peningkatan omzet penjualan tentunya akan membantu IKM untuk meng-upgrade kapasitasnya menjadi lebih baik. Dengan bantuan perkembangan teknologi yang semakin pesat, IKM Aceh yang terus tumbuh tersebut dapat melangkah ke tahapan selanjutnya dalam perluasan akses pasar, yaitu melalui market place yang ada di perdagangan elektronik (e-commerce).

"Sekarang bagaimana IKM Aceh mau bersaing di era digital economy, bila untuk bertahan hidup saja mereka kesusahan akibat sulitnya menjual barang produksinya. Sementara untuk bermain di e-commerce, diperlukan resources untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas hasil produksi," ungkapnya.

Untuk itu, ia juga berharap semoga pengembangan IKM tidak hanya terjadi di sektor tertentu seperti industri kreatif, melainkan juga di sektor lainnya, seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.

"Karena dengan berkembangnya IKM Aceh di berbagai sektor, diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi Aceh yang selama ini masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap daerah lain," jelasnya.

Ia mengungkapkan neraca perdagangan antar daerah menunjukkan setiap tahunnya Aceh selalu mengalami defisit. Artinya masyarakat Aceh lebih banyak membeli barang dari luar Aceh, dibandingkan dengan yang dijual ke luar Aceh.

"Data BPS menunjukkan pada tahun 2017 defisit neraca perdagangan Aceh tercatat sebesar Rp. 14,8 T (Atas Dasar Harga Berlaku). Kebutuhan masyarakat Aceh seperti pakaian, bahan bangunan, makanan, hingga telur ayam pun harus didatangkan dari daerah lain," katanya

Kondisi ini yang menyebabkan dana APBA yg mencapai belasan triliun setiap tahunnya mengalir ke luar Aceh, sehingga multiplier effect dari keberadaan dana tersebut tidak dapat dinikmati secara optimal dalam perekonomian Aceh.

"Kondisi ini terkonfirmasi dengan data BI Aceh, yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya sekitar Rp 3 triliunan uang tunai yg telah dikeluarkan oleh BI Aceh, tidak kembali lagi ke BI Aceh. Kemungkinan besar uang tersebut mengalir ke luar Aceh, yang digunakan untuk pembayaran transaksi dagang antara masyarakat Aceh dengan pemasok dari luar Aceh. Itu baru untuk yang tunai saja, belum lagi transaksi melalui mekanisme non tunai seperti kliring atau RTGS," ujarnya.

Untuk itu, kata Munandar, sudah saatnya seluruh pihak di Aceh memberikan kontribusinya untuk meningkatkan produktivitas barang/jasa di Aceh, melalui pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, dan agen ekonomi lainnya. Di sisi lain, kecintaan terhadap produk lokal juga perlu ditingkatkan, sehingga minat dan semangat usaha masyarakat/IKM akan tetap terjaga. Tapi tentunya faktor kualitas dan kesinambungan produksi harus menjadi perhatian IKM/produsen, untuk memberikan kepastian dan kepuasan konsumen.

"Bila bukan kita, siapa lagi yang diharapkan untuk membeli dan menghargai produk IKM/pengusaha Aceh. Bila bukan sekarang, kapan lagi," kata Munandar.

Komentar

Loading...