Unduh Aplikasi

Implementasi Fatwa MPU, DPRA Minta Pemerintah Aceh Blokir Game PUBG

Implementasi Fatwa MPU, DPRA Minta Pemerintah Aceh Blokir Game PUBG
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa game Player Unknown’s Battleground atau PUBG dan sejenisnya haram dimainkan. Keputusan fatwa tersebut setelah anggota MPU Aceh menggelar rapat paripurna, Rabu (19/6).

Sebagai langkah mengimplementasikan fatwa MPU Aceh itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Asrizal H Asnawi mendesak Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominsa) Aceh maupun pihak penyedia layanan telekomunikasi (provider) di Aceh harus segera memblokir permainan tersebut.

Asrizal juga meminta eksekutif untuk mengawal dan memastikan bahwa fatwa haramnya game PUBG ini dapat dijalankan serta dipatuhi oleh masyarakat Aceh.

Baca: MPU Aceh Keluarkan Fatwa Haram Main Game PUBG

"Implementasi dari fatwa ini bisa diwujudkan dalam bentuk pencegahan atau pemblokiran oleh Kominsa maupun pihak penyedia layanan telekomunikasi (provider) di Aceh," kata Asrizal Asnawi dalam keterangannya kepada AJNN, Jum'at (21/6).

Asrizal mengatakan, fatwa MPU ini dapat disosialisakan secara meluas diseluruh Aceh melalui MPU maupun Dinas Syariat Islam di kabupaten/kota Se Aceh.

Kemudian, kata Asrizal, perlu juga mengajak seluruh unsur Forkopimda agar mengeluarkan maklumat bersama tentang fatwa haram game PUBG tersebut.

"Buatkan surat edaran dan ditempel di setiap warkop yang menyediakan wifi,” ujarnya.

Baca: MPU Keluarkan Fatwa Haram, Turnamen PUBG Bakal Digelar di Pidie

Asrizal menuturkan, jika langkah ini tidak berhasil, maka pengawas syariat (Wilayatul Hisbah) harus bertindak dengan menggelar razia ke warung-warung kopi atau tempat berkumpulnya anak-anak muda.

“Intinya harus ada unit yang mengawal fatwa ini, apakah dari Kominsa maupun Satpol PP dan WH. Ini penting untuk menjaga marwah dan kewibawaan fatwa MPU Aceh,” sebutnya.

Asrizal menambahkan, Ketua MPU Aceh Tgk Muslim Ibrahim telah menyampaikan bahwa tingkat keharaman game PUBG dan sejenisnya ini sama dengan minum khamar.

“Jadi ini bukan main-main, apalagi fatwa itu diterbitkan setelah melalui sidang paripurna MPU Aceh selama tiga hari. Tentu sudah dikaji dari semua sisi. Maka, sekarang tugas Dinas Syariat dan WH memastikan bahwa fatwa MPU ini harus ditegakkan, tidak boleh ada yang menganggap enteng, apalagi sampai melecehkan,” tuturnya.

Dirinya berharap, fatwa haramnya game PUBG ini jangan sampai bernasib seperti fatwa haramnya bunga uang (riba). Bunga uang itu kan sudah jelas hukumnya haram, namun faktanya masih sangat banyak bank konvensional di Aceh mempraktekkannya.

"Ini kan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hukum syariat di daerah ini. Menurut saya, tidak selayaknya pemerintah Aceh membiarkan kondisi ini terus terjadi,” imbuh politikus Partai Amanat Nasional itu.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin

Komentar

Loading...